Usulan pencabutan pengawasan Ekspor Impor Migas yang menjadi salah satu usulan Menteri Koordinator Perekonomian dalam Paket 9 September 2015 mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena jika tidak hati-hati akan dimanfaatkan pihak yang mendompleng kebijakan yang seakan-akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di sektor energi tetapi malah memperkuat posisi mafia migas.
"Pencabutan pengawasan dan pengendalian ekspor dan impor migas sebagai langkah mundur," kata Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika dalam keterangan di jakarta, Senin (28/9).
Dijelaskannya, salah satu tugas pemerintah mengawasi ekspor impor kita ke negara-negara tertentu, termasuk yang tidak memiliki hubungan diplomatik, juga misalnya negara yang terkena embargo.
"Ya jelas, pencabutan itu sebagai langkah mundur. Ekspor impor untuk komoditi yang sangat diperlukan atau menyangkut hajat hidup warga Negara, maka pengawasan itu sangat penting,†imbuh Politisi Partai Gerindra ini.
Kardaya menegaskan, migas adalah barang yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak dan ini barang yang strategis yang perlu diawasi. "Kalau tidak ada pengawasan kan bisa tiba-tiba bergejolak. Pemerintah perlu fungsi pegawasan. Pengawasan terhadap semua hal-hal yang tidak baik bagi negara,†terangnya
Dia pun mengingatkan agar pemerintah tidak bermain dengan mafia. "Mafia itu bisa dihilangkan dengan niat. Kalau hanya proses saja susah. Niatnya tidak bisa macam-macam. Kalau hanya dengan ketentuan (peraturan- red) nanti hilang yang lama timbul yang baru,†imbuhnya.
Hal senada dikatakan pengamat energi Marwan Batubara. "Saya pikir itu langkah mundur. Kalau selama ini masyarakat dan publik mengeluhkan dominannya peran mafia migas, mestinya pengawasan ditingkatkan,†kata Marwan.
Dia pun mencurigai oknum penguasa justru menjadi bagian mafia migas. "Maka dengan langkah tersebut dapat dikatakan oknum-oknum penguasa merupakan bagian dari mafia itu sendiri,†kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) ini.
Menurut dia, kebijakan tersebut bukanlah hal yang mendesak dibanding berbagai hal prioritas yang perlu diperbaiki di sektor energi nasional, misalnya transparansi industri migas, penerapan dana stabilisasi, penyusunan road map dan blue print sesuai PP KEN Nomor79 tahun 2014 dan sebagainya.
[sam]
