Setelah diserang dengan kampanye hitam (black campaign) dalam sepekan terakhir oleh dua media mingguan di Bengkulu, Tim Media Center Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah, akhirnya bereaksi dan mengambil langkah tegas.
Perwakilan Media Center RM SATU yang dipimpin mantan wartawan Majalah Tempo, Masduki Baidlowi melaporkan dua media yakni KB dan SH ke Dewan Pers, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/9).
"Kita sudah cukup bersabar, Pak Ridwan juga sudah mengingatkan agar mereka kembali ke jalan yang benar dan meminta para relawan kita agar tidak terpancing, tapi sampai hari ini pengelola kedua media itu tetap saja menyebarkan koran-koran yang berisi kampanye hitam itu hingga ke desa-desa," ungkap Masduki Baidlowi di Dewan Pers.
Kedua koran itu diserahkan langsung kepada para anggota Dewan Pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Muhammad Ridlo Eisy, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Yosep Adi Prasetyo, serta sejumlah anggota lainnya.
Mereka langsung memeriksa isi dan halaman demi halaman kedua koran itu, yang isinya sebagian besar pemberitaan dan opini yang tidak berdasar, fitnah, menyudutkan, dan menghakimi Ridwan Mukti sebagai calon gubernur Bengkulu. Smentara sebagian isinya berisi pujian berlebihan pada cagub lainnya yakni cagub nomor urut dua Sultan B. Najamuddin.
"Ini tidak dibenarkan. Silakan saja bila ingin memuji salah satu calon, tapi jangan menyerang calon lain, apalagi ini sama sekali tidak ada konfirmasi kepada pelapor, yakni pak Ridwan Mukti," ungkap Muhammad Ridlo seusai pertemuan.
Bahkan berdasarkan data Dewan Pers, KB dan SH belum terdaftar di lembaga independen yang menangani pers tersebut. "Itu artinya, mereka belum terverifikasi sebagai perusahaan pers yang benar dan baik, karena itu segera akan kita tindaklanjuti," tambah Ridlo.
Tindak lanjut terhadap kedua koran itu juga antara lain untuk mengungkap berbagai dugaan pelanggaran, misalnya Pasal 5 Ayat 1 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai pemberitaan yang harus menghormati norma dan kesusilaan serta asas praduga tidak bersalah.
