Presiden Joko Widodo batal merayakan Hari Tani Nasional di Cibaliung, Banten pada Minggu (27/9).
‎"Kami kecewa, tapi kami petani akan tetap bersabar karena perjuangan butuh kesabaran," ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.‎
H‎enry menyampaikan, seharusnya Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Tani ke-55 yang ditandai dengan pencangkulan lahan. Ini sebagai tanda mulai pembaruan agraria, yakni pembagian tanah seluas 9 juta hektar yang menjadi mandat Nawacita.
‎"‎Baru tadi pagi kami mendapatkan kabar kalau Pak Jokowi batal hadir. Padahal acara ini sudah lama dipersiapkan. ‎Kami pun sudah menunggu implementasi redistribusi tanah sejak UU Pokok Agraria 1960 disahkan 55 tahun lalu," kata dia.
‎Henry mengemukakan, Sensus Pertanian terakhir pada tahun 2013 menyebutkan bahwa mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem.
‎‎"Dari total 26,14 juta rumah tangga petani di Indonesia, 14,62 juta atau sekitar 56 persen adalah petani gurem.‎ ‎Kepemilikan lahan rata-rata sekitar 0,3 hektar, jadi sulit sejahtera," papar Henry lagi.‎
Henry ‎ lebih lanjut mengatakan redestribusi tanah menjadi kunci untuk pembangunan pedesaan dalam rangka membangkitkan perekonomian nasional. ‎
"Redistribusi tanah berhubungan erat dengan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Ini fakta yang terjadi di negara-negara yang kini tinggal landas macam Taiwan, India," katanya.‎
Dari catatannya, ‎sekira 100 petani yang rata-rata memiliki tanah kurang lebih 2 hektar sudah sejahtera. Mereka bisa hidup dengan layak, juga mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tinggi untuk anak-anaknya.
"‎Jadi kita, petani, tak pernah takut itu dengan yang namanya krisis ekonomi--asal bisa bertani di atas tanah sendiri," tukas Henry.
[dem]
