Kesuksesan konsep Tol Laut yang digadang-gadang Presdien Joko Widodo juga sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur pipanisasi LNG di Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku Selatan lebih bisa mendongkrak pembangunan kawasan timur itu dibandingkan dengan pembangunan LNG terapung (FLNG).
"Ini (pembangunan LNG darat) akan menimbulkan efek yang berlipat-lipat pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan Aru," ujar peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Agus Priyanto, dalam perbincangan dengan redaksi.
Pernyataan ini disampaikan Agus Priyanto terkait silang pendapat mengenai pembangunan infrastruktur LNG Masela antara Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu (SKK) Migas.
Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli beberapa waktu lalu menyatakan, biaya pembangunan pipanisasi infrastruktur LNG Masela lebih murah dibandingkan dengan konsep LNG terapung. Selain itu juga menimbulkan
multiplier effect berupa perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
Sementara Ketua SKK Migas Amin Sunaryadi hanya melihat dari sisi pembangunan LNG terapung yang menurutnya lebih murah dibandingkan dengan LNG darat yang mengandalkan pemasangan pipa di darat dan dasar laut.
Adapun Agus Priyanto mengatakan, penyelenggara negara harus benar-benar memikirkan kemakmuran rakyat Indonesia yang lebih luas sesuai amanat pasal 33 UUD 1945.
"Pertimbangan yang paling penting tentu adalah bagaimana pembangunan kawasan Timur Indonesia terjadi, sehingga konsep Tol Laut Presiden Jokowi benar-benar dapat terwujud," ujarnya.
Dengan pipanisasi, industri pipa nasional akan tumbuh untuk memenuhi kebutuhan pipa bawah laut sepanjang 600 km. Industri petrokimia di Aru juga akan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat di kawasan itu. Diikuti oleh kapal-kapal dan penerbangan dari berbagai wilayah yang akan ramai pulang-pergi ke Aru. Pada gilirannya Aru dapat menjadi New Balikpapan.
"Semua hal ini tidak dapat diwujudkan bila yang dipilih adalah fasilitas LNG terapung, karena kabarnya hanya menggunakan kurang dari 10 persen kandungan lokal. Baik itu dalam bahan baku, teknologi, dan sumber daya manusia," kata dia lagi.
Agus Priyanto juga mengingatkan, sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan mengerjakan proyek LNG darat karena sudah membangun tiga kilang LNG di darat. Sementara LNG terapung yang diinginkan SKK Migas belum teruji. Teknologi ini baru akan beroperasi untuk pertama kali di blok Prelude, Australia, pada 2017 nanti.
Keuntungan lainnya adalah bila kemudian terdapat penemuan cadangan-cadangan gas baru di antara Masela dan Aru, dapat diambil dengan melakukan penyambungan pada pipa yang sedang dibangun saja, tidak perlu beli unit FLNG yang baru.
Bagaimana dengan risiko pipanisasi bawah laut sepanjang Masela dan Aru? Menjawab pertanyaan ini, Agus mengatakan, teknologi metalurgi dan perpipaan saat ini telah mampu mengatasi kondisi lingkungan dasar laut Lapangan Abadi.
"Di Laut Utara telah ada pipa gas alam dasar laut sepanjang 1.200 km yang terletak pada kondisi lingkungan dasar laut yang lebih ekstrim," katanya membandingkan.
[dem]
