Tekad Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI) untuk merebut penyelengaraan Festival Film Indonesia (FFI), mendapat sambutan kritis dari pengamat film Bowo Leksono.
Menurutnya, siapapun penyelenggara FFI, hendaknya bisa memanfaatkan anggaran tersebut secara benar untuk kemajuan film tanah air.
"Ini duit rakyat. Kalau tidak bisa menyelenggarakan FFI, sebaiknya uang tersebut diberikan saja kepada komunitas film di seluruh Indonesia, yang sudah jelas berjuang untuk film nasional," kata Bowo yang juga Direktur Cinema Lovers Community (CLC).
Dalam pengamatan Bowo, dengan anggaran sekitar Rp 8-9 miliar yang berasal dari APBN, sebenarnya mudah menyelenggarakan FFI. Hanya saja, lanjutnya, karena rawan didomplengi berbagai kepentingan, termasuk potensinya sebagai upaya bagi-bagi proyek, maka penyelenggaraan bisa saja melenceng dari misi utama, yakni memajukan film nasional.
"Jadi siapapun penyelenggaranya monggo saja. Tapi harus disertai niat yang lurus," kata Bowo.
Sebelumnya, PPFI memang bertekad untuk menjadi penyelenggara FFI, yang selama dua penyelenggaraan terdahulu, lepas dari 'genggaman' mereka. Pada kongres tersebut Sys NS dengan tegas menyatakan, FFI itu milik PPFI dan harus dikembalikan ke PPFI. Mari Bung rebut kembali!â€
Di luar tekad tersebut, penyelenggaraan kongres ke-19 PPFI memang diwarnai dengan berbagai kericuhan dan kontroversi, termasuk di antaranya terkait dugaan gratifikasi kepada pejabat Kemenparekraf. Dugaan tersebut mengemuka, setelah seorang peserta kongres mempertanyakan tentang biaya yang dikeluarkan PPFI untuk pejabat Kemenparekraf sebesar Rp 36 juta.
Dugaan itu pula, yang menjadi salah satu alasan keluarnya dua anggota tim formatur, Ody Mulya Hidayat dan Chand Parwez Servia dari PPFI.
Chand Parwez berdalih sebenarnya pertanyaan peserta kongres, dipicu dari keterlambatan penyampaian bahan dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan tersebut, menurut Chand Parwez baru diberikan pada hari kongres sehingga anggota tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk mempelajari.
Tidak hanya pemberian kepada pejabat Kemenparekraf. Keterlambatan penyampaian bahan laporan keuangan, juga memicu pertanyaan lain seputar besarnya biaya entertainment lebih dari Rp 90 juta. Biaya tersebut, menurut Parwez sebelumnya juga tidak pernah dibicarakan dengan anggota dan sesama pengurus lain.
[wid]
