Berita

Hukum

Gayus Harus Dimiskinkan dan DiKirim ke Sel Khusus

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 19:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Aksi keluyuran narapidana Gayus Tambunan menunjukkan kelemahan sistem di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diminta untuk segera membenahinya.

"Ini (Kasus Gayus) menjadi tugas besar Pak Menteri membenahi sistem di Lapas. Perlu dibenahi sistem berkaitan standar pengawasan, dan mentalitas aparaturnya," ujar anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, kepada media sesaat lalu, Selasa (22/9).   

Jika kedua hal itu tidak diperbaiki, sebut Masinton, maka persoalan napi bisa keluyuran seperti Gayus akan terus terjadi.


"Mentalitas suap sudah tidak boleh ada. Ini harus jadi perhatian khusus, jangan mudah disuap. Karenanya perlu ada sanksi yang tegas," imbuhnya.

Bukan hanya petugas, Masinton yang politisi PDIP mengatakan, Gayus juga perlu kenai sanksi berat. Pasalnya, Gayus bukan kali ini saja berulah. Meski berstatus tahanan, dia pernah keluyuran nonton kejuaraan tenis internasional di Bali dan berwisata ria ke Macau.

"Gayus harus ditaruh di tempat khusus. Gayus harus diisolasi sehingga tidak jadi contoh ke yang lain. Harus dijauhkan dari interaksi apapun, jangan diberikan kemudahan fasilitas," usulnya.

Lebih lanjut Masinton menyorot harta milik hasil korupsi yang dimilik Gayus. Menurut dia harus ada perhatian khusus karena menurut dia Gayus selama ini mendapatkan berbagai 'keistimewaan' bisa jadi karena masih bisa membelinya dari petugas.

"Gayus ini belum miskin. Baru setengah hartanya yang disita, malah jangan-jangan baru sebagian kecilnya saja yang disita," tukasnya.[dem]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya