Berita

SENGKETA PILKADA MOROTAI

Akil Mochtar Tolak Bersaksi

SENIN, 21 SEPTEMBER 2015 | 20:41 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di persidangan terdakwa sengketa Pilkada Kepulauan Morotai, Rusli Sibua.

Walau begitu ditanya kesediaannya untuk menjadi saksi, terdakwa seumur hidup itu menolaknya.  Dia ogah memberikan keterangan terkait sengketa dalam pilkada yang berlangsung tahun 2011 lalu itu.

"Saya tidak bersedia menjadi saksi dalam perkara ini," kata Akil kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/9).


Akil menjelaskan, alasan dia menolak menjadi saksi lantaran perkaranya yang berkaitan dengan Rusli sudah berkekuatan hukum tetap. Akil juga bawa-bawa soal pemblokiran rekening keluarganya oleh KPK.

"(Rekening) istri saya. Yang kedua, ada dua rekening saya, gaji saya di DPR, dalam putusan perkara tidak dilakukan penjatuhan hukuman, dirampas untuk negara atau apapun. Itu juga tidak dibuka rekeningnya. Lalu ada rekening anak saya dua," keluh Akil.

Akil yang kini sudah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat itu juga menilai kesaksiannya dalam perkara ini sudah tidak relevan. Soalnya, dia sudah terbukti menerima suap dari Rusli Sibua.

"Dalam perkara saya sudah dijatuhi pidana dan salah satu diantaranya saya terbukti dalam perkara ini. Oleh karena itu, menurut saya tidak relevan lagi keterangan saya," tegasnya.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Supriyono sempat menghimbau Akil agar mau menjadi saksi. "(Saudara) wajib memberikan keterangan dan saudara memberikan keterangan yang benar, saudarakan mulia dan ada kewajiban untuk memberikan keterangan," kata Hakim Supriyono.

"Yang mulia bagi saya tidak ada artinya kemuliaan, itu kamuflase, saya tidak mau bersaksi kalau tidak memberikan seperti itu, mereka katanya mau selesaikan dalam dua minggu sudah ada dalam berita acara. Terserah apa yang akan terjadi pada saya, saya tetap menolak untuk memberikan saksi. Silakan dibaca saja Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saya Pak," timpal Akil.

Majelis Hakim akhirnya menghentikan sementara persidangan untuk berunding mengenai penolakan Akil tersebut. Setelah sidang diskors selama kurang lebih 15 menit, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda pemeriksaan Akil sebagai saksi.

"Untuk sementara jadi saksi kita tangguhkan, sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Memang itu tidak ada hubungannya tapi kita menghargai, jadi kita tangguhkan dulu," ujar Hakim Supriyono. [sam]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya