Berita

rizal ramli/net

Adhie M Massardi

TENDANGAN BEBAS

Setelah Dikepret Rajawali...

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2015 | 06:42 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI

MUNCULNYA Rizal "Rajawali" Ramli di langit kekuasaan negeri ini membuka kembali harapan akan adanya perubahan, setelah melihat pemerintahan Jokowi-Kalla yang sudah 10 bulan berkuasa tapi nyaris tak bisa berbuat apa-apa menghadapi kemerosotan pertumbuhan ekonomi nasional yang membuat rakyat kian melarat.

Namun di mata komplotan saudagar produk KKN dan tikus-tikus pemerintahan, kehadiran Sang Rajawali membuat nyali mereka ciut. Apalagi, belum genap 24 jam menjabat Menko Maritim & Sumber Daya, Rajawali itu menukik ke kiri dan kanan. Sayapnya "mengepret" srigala dan tikus yang bersembunyi di balik semak-semak kekuasaan.

Maka srigala pun melolong, mengabarkan adanya bahaya kepada kawanannya, dan tikus-tikus serabutan masuk lagi ke lubang di balik meja birokrasi. Sedang rakyat, terutama kaum pergerakan, sangat maklum karena mereka tahu, sejak mahasiswa (medio tahun 70-an) Rizal Ramli itu memang gemar mematuk penguasa KKN.


Tapi kepretan rajawali yang cukup telak itu bikin mereka "gegar kekuasaan" dan "meracau tentang nasionalisme dan kecintaan yang besar kepada rakyat". Karena meracau yang mirip-mirip mengigau, para pejabat yang mendadak nasionalis itu, tentu saja, jadi tampak wagu, janggal.

Soal Garuda, misalnya. Mereka bilang, pembelian pesawat untuk Garuda tetap perlu dan akan dilakukan untuk peremajaan agar bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lain.

Padahal sebelumnya, mereka paksa Merpati Nusantara beli pesawat mubazir sehingga maskapai penerbangan perintis nasional itu kolaps. Sementara di dunia bisnis pesawat, kita tahu, ada komisi 20-30 persen bagi si pembeli. Tentu ini masuk kantong komplotan mereka.

Proyek listrik 35 ribu MW yang "dikepret" rajawali jadi separuhnya, dibantah dengan mendompleng nasib rakyat. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik. Kasihan mereka. Harusnya malah 70 ribu MW!”

Padahal kita tahu, kalau proyek 35 ribu MW itu dibuat surat kontrak (tender) per 1000 MW, akan menghasilkan 35 surat tender. Kalau per tender dijual Rp 10 M saja, akan menghasilkan uang korupsi Rp 350 M. Dan ini tidak ada urusan dengan apakah proyek 35 ribu MW itu sukses atau tidak!

Kasihan rakyat? Lha, tempo hari dengan nyaris tanpa hati dan tanpa perduli akan penderitaan rakyat, mereka naikkan tarif listrik, untuk menutupi pemborosan (KKN) produksi listrik yang mereka lakukan. Bahkan lewat penjualan listrik sistem pulsa, rakyat miskin pun mereka palak dengan kamuflase administrasi bank.

Paling nista adalah nasionalisme yang mereka umbar untuk menutupi KKN di sektor migas. Proyek "storage" (pembangunan tangki penyimpanan) BBM untuk meningkatkan cadangan dari 21 hari menjadi sebulan, semula akan dibangun Pertamina dengan biaya sekitar Rp 30 trilyun.

Kata Rizal Ramli, ngapain Pertamina menghabiskan uang sebanyak itu buat hal yang tidak ada urgensinya? Suruh importirnya dong yang bikin kilang penyimpanan. Tukang kerupuk saja menyediakan kaleng di warung-warung.

Mereka bilang, tidak layak cadangan BBM negara dikelola pihak lain (asing). Pertaminan tetap akan membangun storage itu. Ini kepentingan nasional. Begitu mereka bilang.

Padahal mereka juga yang tempo hari menyerahkan hak impor BBM kepada pihak di luar Pertamina. Ladang-ladang minyak dan gas yang melimpah cadangannya juga diserahkan kepada pihak asing. Bahkan Blok Mahakam, yang kontraknya dengan pihak asing sudah nyaris habis, tak rela dilanjutkan oleh Pertamina, meskipun sudah kami minta dengan berbagai cara untuk itu.

Memang aneh bunyinya kalau orang yang "mendadak nasionalis" bicara nasionalisme! [***]

Pembaca bisa berinteraksi dengan penulis melalui akun @AdhieMassardi

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya