Berita

rizal ramli/net

Adhie M Massardi

TENDANGAN BEBAS

Setelah Dikepret Rajawali...

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2015 | 06:42 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI*

MUNCULNYA Rizal "Rajawali" Ramli di langit kekuasaan negeri ini membuka kembali harapan akan adanya perubahan, setelah melihat pemerintahan Jokowi-Kalla yang sudah 10 bulan berkuasa tapi nyaris tak bisa berbuat apa-apa menghadapi kemerosotan pertumbuhan ekonomi nasional yang membuat rakyat kian melarat.

Namun di mata komplotan saudagar produk KKN dan tikus-tikus pemerintahan, kehadiran Sang Rajawali membuat nyali mereka ciut. Apalagi, belum genap 24 jam menjabat Menko Maritim & Sumber Daya, Rajawali itu menukik ke kiri dan kanan. Sayapnya "mengepret" srigala dan tikus yang bersembunyi di balik semak-semak kekuasaan.

Maka srigala pun melolong, mengabarkan adanya bahaya kepada kawanannya, dan tikus-tikus serabutan masuk lagi ke lubang di balik meja birokrasi. Sedang rakyat, terutama kaum pergerakan, sangat maklum karena mereka tahu, sejak mahasiswa (medio tahun 70-an) Rizal Ramli itu memang gemar mematuk penguasa KKN.


Tapi kepretan rajawali yang cukup telak itu bikin mereka "gegar kekuasaan" dan "meracau tentang nasionalisme dan kecintaan yang besar kepada rakyat". Karena meracau yang mirip-mirip mengigau, para pejabat yang mendadak nasionalis itu, tentu saja, jadi tampak wagu, janggal.

Soal Garuda, misalnya. Mereka bilang, pembelian pesawat untuk Garuda tetap perlu dan akan dilakukan untuk peremajaan agar bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lain.

Padahal sebelumnya, mereka paksa Merpati Nusantara beli pesawat mubazir sehingga maskapai penerbangan perintis nasional itu kolaps. Sementara di dunia bisnis pesawat, kita tahu, ada komisi 20-30 persen bagi si pembeli. Tentu ini masuk kantong komplotan mereka.

Proyek listrik 35 ribu MW yang "dikepret" rajawali jadi separuhnya, dibantah dengan mendompleng nasib rakyat. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik. Kasihan mereka. Harusnya malah 70 ribu MW!”

Padahal kita tahu, kalau proyek 35 ribu MW itu dibuat surat kontrak (tender) per 1000 MW, akan menghasilkan 35 surat tender. Kalau per tender dijual Rp 10 M saja, akan menghasilkan uang korupsi Rp 350 M. Dan ini tidak ada urusan dengan apakah proyek 35 ribu MW itu sukses atau tidak!

Kasihan rakyat? Lha, tempo hari dengan nyaris tanpa hati dan tanpa perduli akan penderitaan rakyat, mereka naikkan tarif listrik, untuk menutupi pemborosan (KKN) produksi listrik yang mereka lakukan. Bahkan lewat penjualan listrik sistem pulsa, rakyat miskin pun mereka palak dengan kamuflase administrasi bank.

Paling nista adalah nasionalisme yang mereka umbar untuk menutupi KKN di sektor migas. Proyek "storage" (pembangunan tangki penyimpanan) BBM untuk meningkatkan cadangan dari 21 hari menjadi sebulan, semula akan dibangun Pertamina dengan biaya sekitar Rp 30 trilyun.

Kata Rizal Ramli, ngapain Pertamina menghabiskan uang sebanyak itu buat hal yang tidak ada urgensinya? Suruh importirnya dong yang bikin kilang penyimpanan. Tukang kerupuk saja menyediakan kaleng di warung-warung.

Mereka bilang, tidak layak cadangan BBM negara dikelola pihak lain (asing). Pertaminan tetap akan membangun storage itu. Ini kepentingan nasional. Begitu mereka bilang.

Padahal mereka juga yang tempo hari menyerahkan hak impor BBM kepada pihak di luar Pertamina. Ladang-ladang minyak dan gas yang melimpah cadangannya juga diserahkan kepada pihak asing. Bahkan Blok Mahakam, yang kontraknya dengan pihak asing sudah nyaris habis, tak rela dilanjutkan oleh Pertamina, meskipun sudah kami minta dengan berbagai cara untuk itu.

Memang aneh bunyinya kalau orang yang "mendadak nasionalis" bicara nasionalisme! [***]

Pembaca bisa berinteraksi dengan penulis melalui akun @AdhieMassardi

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya