Berita

rizal ramli/net

Adhie M Massardi

TENDANGAN BEBAS

Setelah Dikepret Rajawali...

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2015 | 06:42 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI*

MUNCULNYA Rizal "Rajawali" Ramli di langit kekuasaan negeri ini membuka kembali harapan akan adanya perubahan, setelah melihat pemerintahan Jokowi-Kalla yang sudah 10 bulan berkuasa tapi nyaris tak bisa berbuat apa-apa menghadapi kemerosotan pertumbuhan ekonomi nasional yang membuat rakyat kian melarat.

Namun di mata komplotan saudagar produk KKN dan tikus-tikus pemerintahan, kehadiran Sang Rajawali membuat nyali mereka ciut. Apalagi, belum genap 24 jam menjabat Menko Maritim & Sumber Daya, Rajawali itu menukik ke kiri dan kanan. Sayapnya "mengepret" srigala dan tikus yang bersembunyi di balik semak-semak kekuasaan.

Maka srigala pun melolong, mengabarkan adanya bahaya kepada kawanannya, dan tikus-tikus serabutan masuk lagi ke lubang di balik meja birokrasi. Sedang rakyat, terutama kaum pergerakan, sangat maklum karena mereka tahu, sejak mahasiswa (medio tahun 70-an) Rizal Ramli itu memang gemar mematuk penguasa KKN.


Tapi kepretan rajawali yang cukup telak itu bikin mereka "gegar kekuasaan" dan "meracau tentang nasionalisme dan kecintaan yang besar kepada rakyat". Karena meracau yang mirip-mirip mengigau, para pejabat yang mendadak nasionalis itu, tentu saja, jadi tampak wagu, janggal.

Soal Garuda, misalnya. Mereka bilang, pembelian pesawat untuk Garuda tetap perlu dan akan dilakukan untuk peremajaan agar bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lain.

Padahal sebelumnya, mereka paksa Merpati Nusantara beli pesawat mubazir sehingga maskapai penerbangan perintis nasional itu kolaps. Sementara di dunia bisnis pesawat, kita tahu, ada komisi 20-30 persen bagi si pembeli. Tentu ini masuk kantong komplotan mereka.

Proyek listrik 35 ribu MW yang "dikepret" rajawali jadi separuhnya, dibantah dengan mendompleng nasib rakyat. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik. Kasihan mereka. Harusnya malah 70 ribu MW!”

Padahal kita tahu, kalau proyek 35 ribu MW itu dibuat surat kontrak (tender) per 1000 MW, akan menghasilkan 35 surat tender. Kalau per tender dijual Rp 10 M saja, akan menghasilkan uang korupsi Rp 350 M. Dan ini tidak ada urusan dengan apakah proyek 35 ribu MW itu sukses atau tidak!

Kasihan rakyat? Lha, tempo hari dengan nyaris tanpa hati dan tanpa perduli akan penderitaan rakyat, mereka naikkan tarif listrik, untuk menutupi pemborosan (KKN) produksi listrik yang mereka lakukan. Bahkan lewat penjualan listrik sistem pulsa, rakyat miskin pun mereka palak dengan kamuflase administrasi bank.

Paling nista adalah nasionalisme yang mereka umbar untuk menutupi KKN di sektor migas. Proyek "storage" (pembangunan tangki penyimpanan) BBM untuk meningkatkan cadangan dari 21 hari menjadi sebulan, semula akan dibangun Pertamina dengan biaya sekitar Rp 30 trilyun.

Kata Rizal Ramli, ngapain Pertamina menghabiskan uang sebanyak itu buat hal yang tidak ada urgensinya? Suruh importirnya dong yang bikin kilang penyimpanan. Tukang kerupuk saja menyediakan kaleng di warung-warung.

Mereka bilang, tidak layak cadangan BBM negara dikelola pihak lain (asing). Pertaminan tetap akan membangun storage itu. Ini kepentingan nasional. Begitu mereka bilang.

Padahal mereka juga yang tempo hari menyerahkan hak impor BBM kepada pihak di luar Pertamina. Ladang-ladang minyak dan gas yang melimpah cadangannya juga diserahkan kepada pihak asing. Bahkan Blok Mahakam, yang kontraknya dengan pihak asing sudah nyaris habis, tak rela dilanjutkan oleh Pertamina, meskipun sudah kami minta dengan berbagai cara untuk itu.

Memang aneh bunyinya kalau orang yang "mendadak nasionalis" bicara nasionalisme! [***]

Pembaca bisa berinteraksi dengan penulis melalui akun @AdhieMassardi

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya