Berita

rizal ramli/net

Adhie M Massardi

TENDANGAN BEBAS

Setelah Dikepret Rajawali...

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2015 | 06:42 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI*

MUNCULNYA Rizal "Rajawali" Ramli di langit kekuasaan negeri ini membuka kembali harapan akan adanya perubahan, setelah melihat pemerintahan Jokowi-Kalla yang sudah 10 bulan berkuasa tapi nyaris tak bisa berbuat apa-apa menghadapi kemerosotan pertumbuhan ekonomi nasional yang membuat rakyat kian melarat.

Namun di mata komplotan saudagar produk KKN dan tikus-tikus pemerintahan, kehadiran Sang Rajawali membuat nyali mereka ciut. Apalagi, belum genap 24 jam menjabat Menko Maritim & Sumber Daya, Rajawali itu menukik ke kiri dan kanan. Sayapnya "mengepret" srigala dan tikus yang bersembunyi di balik semak-semak kekuasaan.

Maka srigala pun melolong, mengabarkan adanya bahaya kepada kawanannya, dan tikus-tikus serabutan masuk lagi ke lubang di balik meja birokrasi. Sedang rakyat, terutama kaum pergerakan, sangat maklum karena mereka tahu, sejak mahasiswa (medio tahun 70-an) Rizal Ramli itu memang gemar mematuk penguasa KKN.


Tapi kepretan rajawali yang cukup telak itu bikin mereka "gegar kekuasaan" dan "meracau tentang nasionalisme dan kecintaan yang besar kepada rakyat". Karena meracau yang mirip-mirip mengigau, para pejabat yang mendadak nasionalis itu, tentu saja, jadi tampak wagu, janggal.

Soal Garuda, misalnya. Mereka bilang, pembelian pesawat untuk Garuda tetap perlu dan akan dilakukan untuk peremajaan agar bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lain.

Padahal sebelumnya, mereka paksa Merpati Nusantara beli pesawat mubazir sehingga maskapai penerbangan perintis nasional itu kolaps. Sementara di dunia bisnis pesawat, kita tahu, ada komisi 20-30 persen bagi si pembeli. Tentu ini masuk kantong komplotan mereka.

Proyek listrik 35 ribu MW yang "dikepret" rajawali jadi separuhnya, dibantah dengan mendompleng nasib rakyat. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik. Kasihan mereka. Harusnya malah 70 ribu MW!”

Padahal kita tahu, kalau proyek 35 ribu MW itu dibuat surat kontrak (tender) per 1000 MW, akan menghasilkan 35 surat tender. Kalau per tender dijual Rp 10 M saja, akan menghasilkan uang korupsi Rp 350 M. Dan ini tidak ada urusan dengan apakah proyek 35 ribu MW itu sukses atau tidak!

Kasihan rakyat? Lha, tempo hari dengan nyaris tanpa hati dan tanpa perduli akan penderitaan rakyat, mereka naikkan tarif listrik, untuk menutupi pemborosan (KKN) produksi listrik yang mereka lakukan. Bahkan lewat penjualan listrik sistem pulsa, rakyat miskin pun mereka palak dengan kamuflase administrasi bank.

Paling nista adalah nasionalisme yang mereka umbar untuk menutupi KKN di sektor migas. Proyek "storage" (pembangunan tangki penyimpanan) BBM untuk meningkatkan cadangan dari 21 hari menjadi sebulan, semula akan dibangun Pertamina dengan biaya sekitar Rp 30 trilyun.

Kata Rizal Ramli, ngapain Pertamina menghabiskan uang sebanyak itu buat hal yang tidak ada urgensinya? Suruh importirnya dong yang bikin kilang penyimpanan. Tukang kerupuk saja menyediakan kaleng di warung-warung.

Mereka bilang, tidak layak cadangan BBM negara dikelola pihak lain (asing). Pertaminan tetap akan membangun storage itu. Ini kepentingan nasional. Begitu mereka bilang.

Padahal mereka juga yang tempo hari menyerahkan hak impor BBM kepada pihak di luar Pertamina. Ladang-ladang minyak dan gas yang melimpah cadangannya juga diserahkan kepada pihak asing. Bahkan Blok Mahakam, yang kontraknya dengan pihak asing sudah nyaris habis, tak rela dilanjutkan oleh Pertamina, meskipun sudah kami minta dengan berbagai cara untuk itu.

Memang aneh bunyinya kalau orang yang "mendadak nasionalis" bicara nasionalisme! [***]

Pembaca bisa berinteraksi dengan penulis melalui akun @AdhieMassardi

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya