Berita

saleh daulay-lukman/net

Timwas Haji DPR: Pemerintah Segera Kordinasi dengan Arab Saudi Pastikan Santunan Korban Crane

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2015 | 15:31 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI berharap pemerintah segera berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dana santunan yang akan diberikan bagi  korban jatuhnya crane di Masjidil Haram.

Seperti diberitakan, kantor berita resmi Arab Saudi menyatakan kerajaan Arab Saudi akan memberikan bantuan santunan asuransi sekitar 1.000.000 riyal Saudi atau sebesar Rp 3,8 miliar bagi jamaah yang menjadi korban jatuhnya crane di Masjidil Haram.

"Kami melihat bahwa musibah tersebut tidak lepas dari kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Maka kami meminta segera memverifikasi secara valid akan kebenaran pemberian bantuan santunan dari Raja Saudi Arabia, Salman bin Abdul Aziz Hafidzahullah," ujar Wakil Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan di Arab Saudi.


Dengan adanya  konfirmasi dari Pemerintah Arab Saudi, terang Ketua Komisi VIII DPR RI ini, bisa membuat kepastian bagi para keluarga korban untuk menerima bantuan santunan.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia belum mendapatkan pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait kompensasi bagi jamaah yang menjadi korban jatuhnya crane.

"Pemerintah berharap pemerintah  Arab Saudi bisa segera merealisasikan hal itu sesegera mungkin sebagai konpensasi bagi keluarga korban," terang Lukman Hakim.

Jatuhnya crane di Masjidil Haram menyebabkan 11 orang jamaah haji Indonesia meninggal dunia dan puluhan korban lainnya terluka. Tim Pengawas Haji DPR RI akan menyebar tim untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah dan peninjauan langsung guna peningkatan pelayan ibadah haji tahun mendatang. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya