Berita

Publika

Karakteristik Saudagar dan Taipan yang Membajak, Menguasai, serta Mengendalikan Pemerintahan Joko-Kalla

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 21:01 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

KITA perlu mengenali dan mendefenisikan keadaan saat ini melalui gejala yang dapat kita lihat melalui media massa maupun pengalaman yang kita jumpai sehari-hari. Keadaan seperti apa yang sedang kita hadapi saat ini ketika harga komoditas yang jatuh di level terendah, sehingga para saudagar & taipan tak bisa lagi merampok di sektor tersebut.

Salah satu ciri dari keadaan saat ini adalah ketika sebuah pemerintahan dibajak, dikuasai dan dikendalikan oleh komplotan saudagar yang bermental "kontraktor" dan taipan yang bermental "pedagang".

Mental kontraktor selalu merampok melalui berbagai skema projek pemerintah yang dibiayai APBN/APBD atau projek yang di-"create" atas kerjasama dengan investor asing dengan menjadikan negara sebagai jaminan. Jika projek yang di-"create" tersebut gagal, maka negara yang menanggung bebannya. Mental dagang selalu menjadikan impor sebagai sarana perampokan, orientasinya hanya mengeruk keuntungan dan menumpuk kekayaan. Mental dagang menempatkan pabrik rakitan dan distributor produk industri asing.


Mental kontraktor dan mental dagang dari komplotan saudagar dan taipan tersebut yang menghambat pertumbuhan industri nasional kita. Orientasi kontraktor dan dagang selalu berorientasi untuk membajak institusi pemerintah sebagai alat untuk merampok melalui skema projek dan impor.

Berbeda dengan Chaebol (konglomerat di Korea Selatan) yang selalu berorientasi pada pembangunan industri yang mensyaratkan adanya riset dan inovasi untuk melahirkan produk baru. Sebagai contoh dari perusahaan yang dimiliki Charbol Korsel yang melahirkan sejumlah produk adalah Hyundai, Samsung, LG, SK Group, Ssangyong, Daewoo, Hanjin, Lotte & Cheil Jedang.

Di Indonesia, para saudagar tiba-tiba kaya mendadak ketika pemiliknya menjadi salah satu pejabat negara. Namun bernasib JAMILA (Jadi Miskin Lagi) ketika pemilik perusahaannya terbuang dari pemerintah. (Bersambung) [***]

Penulis adalah Koordinator Petisi 28

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya