Berita

Publika

Karakteristik Saudagar dan Taipan yang Membajak, Menguasai, serta Mengendalikan Pemerintahan Joko-Kalla

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 21:01 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

KITA perlu mengenali dan mendefenisikan keadaan saat ini melalui gejala yang dapat kita lihat melalui media massa maupun pengalaman yang kita jumpai sehari-hari. Keadaan seperti apa yang sedang kita hadapi saat ini ketika harga komoditas yang jatuh di level terendah, sehingga para saudagar & taipan tak bisa lagi merampok di sektor tersebut.

Salah satu ciri dari keadaan saat ini adalah ketika sebuah pemerintahan dibajak, dikuasai dan dikendalikan oleh komplotan saudagar yang bermental "kontraktor" dan taipan yang bermental "pedagang".

Mental kontraktor selalu merampok melalui berbagai skema projek pemerintah yang dibiayai APBN/APBD atau projek yang di-"create" atas kerjasama dengan investor asing dengan menjadikan negara sebagai jaminan. Jika projek yang di-"create" tersebut gagal, maka negara yang menanggung bebannya. Mental dagang selalu menjadikan impor sebagai sarana perampokan, orientasinya hanya mengeruk keuntungan dan menumpuk kekayaan. Mental dagang menempatkan pabrik rakitan dan distributor produk industri asing.


Mental kontraktor dan mental dagang dari komplotan saudagar dan taipan tersebut yang menghambat pertumbuhan industri nasional kita. Orientasi kontraktor dan dagang selalu berorientasi untuk membajak institusi pemerintah sebagai alat untuk merampok melalui skema projek dan impor.

Berbeda dengan Chaebol (konglomerat di Korea Selatan) yang selalu berorientasi pada pembangunan industri yang mensyaratkan adanya riset dan inovasi untuk melahirkan produk baru. Sebagai contoh dari perusahaan yang dimiliki Charbol Korsel yang melahirkan sejumlah produk adalah Hyundai, Samsung, LG, SK Group, Ssangyong, Daewoo, Hanjin, Lotte & Cheil Jedang.

Di Indonesia, para saudagar tiba-tiba kaya mendadak ketika pemiliknya menjadi salah satu pejabat negara. Namun bernasib JAMILA (Jadi Miskin Lagi) ketika pemilik perusahaannya terbuang dari pemerintah. (Bersambung) [***]

Penulis adalah Koordinator Petisi 28

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya