Berita

Publika

Karakteristik Saudagar dan Taipan yang Membajak, Menguasai, serta Mengendalikan Pemerintahan Joko-Kalla

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 21:01 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

KITA perlu mengenali dan mendefenisikan keadaan saat ini melalui gejala yang dapat kita lihat melalui media massa maupun pengalaman yang kita jumpai sehari-hari. Keadaan seperti apa yang sedang kita hadapi saat ini ketika harga komoditas yang jatuh di level terendah, sehingga para saudagar & taipan tak bisa lagi merampok di sektor tersebut.

Salah satu ciri dari keadaan saat ini adalah ketika sebuah pemerintahan dibajak, dikuasai dan dikendalikan oleh komplotan saudagar yang bermental "kontraktor" dan taipan yang bermental "pedagang".

Mental kontraktor selalu merampok melalui berbagai skema projek pemerintah yang dibiayai APBN/APBD atau projek yang di-"create" atas kerjasama dengan investor asing dengan menjadikan negara sebagai jaminan. Jika projek yang di-"create" tersebut gagal, maka negara yang menanggung bebannya. Mental dagang selalu menjadikan impor sebagai sarana perampokan, orientasinya hanya mengeruk keuntungan dan menumpuk kekayaan. Mental dagang menempatkan pabrik rakitan dan distributor produk industri asing.


Mental kontraktor dan mental dagang dari komplotan saudagar dan taipan tersebut yang menghambat pertumbuhan industri nasional kita. Orientasi kontraktor dan dagang selalu berorientasi untuk membajak institusi pemerintah sebagai alat untuk merampok melalui skema projek dan impor.

Berbeda dengan Chaebol (konglomerat di Korea Selatan) yang selalu berorientasi pada pembangunan industri yang mensyaratkan adanya riset dan inovasi untuk melahirkan produk baru. Sebagai contoh dari perusahaan yang dimiliki Charbol Korsel yang melahirkan sejumlah produk adalah Hyundai, Samsung, LG, SK Group, Ssangyong, Daewoo, Hanjin, Lotte & Cheil Jedang.

Di Indonesia, para saudagar tiba-tiba kaya mendadak ketika pemiliknya menjadi salah satu pejabat negara. Namun bernasib JAMILA (Jadi Miskin Lagi) ketika pemilik perusahaannya terbuang dari pemerintah. (Bersambung) [***]

Penulis adalah Koordinator Petisi 28

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya