Berita

Publika

Karakteristik Saudagar dan Taipan yang Membajak, Menguasai, serta Mengendalikan Pemerintahan Joko-Kalla

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 21:01 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

KITA perlu mengenali dan mendefenisikan keadaan saat ini melalui gejala yang dapat kita lihat melalui media massa maupun pengalaman yang kita jumpai sehari-hari. Keadaan seperti apa yang sedang kita hadapi saat ini ketika harga komoditas yang jatuh di level terendah, sehingga para saudagar & taipan tak bisa lagi merampok di sektor tersebut.

Salah satu ciri dari keadaan saat ini adalah ketika sebuah pemerintahan dibajak, dikuasai dan dikendalikan oleh komplotan saudagar yang bermental "kontraktor" dan taipan yang bermental "pedagang".

Mental kontraktor selalu merampok melalui berbagai skema projek pemerintah yang dibiayai APBN/APBD atau projek yang di-"create" atas kerjasama dengan investor asing dengan menjadikan negara sebagai jaminan. Jika projek yang di-"create" tersebut gagal, maka negara yang menanggung bebannya. Mental dagang selalu menjadikan impor sebagai sarana perampokan, orientasinya hanya mengeruk keuntungan dan menumpuk kekayaan. Mental dagang menempatkan pabrik rakitan dan distributor produk industri asing.


Mental kontraktor dan mental dagang dari komplotan saudagar dan taipan tersebut yang menghambat pertumbuhan industri nasional kita. Orientasi kontraktor dan dagang selalu berorientasi untuk membajak institusi pemerintah sebagai alat untuk merampok melalui skema projek dan impor.

Berbeda dengan Chaebol (konglomerat di Korea Selatan) yang selalu berorientasi pada pembangunan industri yang mensyaratkan adanya riset dan inovasi untuk melahirkan produk baru. Sebagai contoh dari perusahaan yang dimiliki Charbol Korsel yang melahirkan sejumlah produk adalah Hyundai, Samsung, LG, SK Group, Ssangyong, Daewoo, Hanjin, Lotte & Cheil Jedang.

Di Indonesia, para saudagar tiba-tiba kaya mendadak ketika pemiliknya menjadi salah satu pejabat negara. Namun bernasib JAMILA (Jadi Miskin Lagi) ketika pemilik perusahaannya terbuang dari pemerintah. (Bersambung) [***]

Penulis adalah Koordinator Petisi 28

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya