RMOL. Reaksi berlebihan kalangan Istana dalam pengusutan Kasus PT Pelindo II tetap menjadi pertanyaan. Apalagi respon tersebut berujung pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri semakin menyisakan misteri dan mempertontonkan ketidakwajaran dan keanehan di jagad hukum dan perpolitikan negeri ini.
"Ketidakwajaran dan keanehan itulah yang akan didalami oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk kasus Pelindo II. Salah besar jika keanehan dan ketidakwajaran itu didiamkan atau tidak diselidiki," jelas anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Senin, 14/9).
Dia mengakui adalah benar bahwa Polri telah melakukan penyelidikan atas ketidakwajaran pembelian 10 unit mobile crane (pemindah kontainer) oleh manajemen Pelindo II dan dugaan kasus pencucian uang.
"Tetapi ketidakwajaran sikap beberapa pejabat pemerintah dan Dirut Pelindo II RJ Lino harus juga diselidiki. Begitu juga dengan keanehan proses yang melatarbelakangi perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Hutchinson Port Holding (HPH). Negara merugi triliunan rupiah jika kontrak itu dijalankan," ungkapnya.
Keanehan yang menyelimuti kasus PT Pelindo II terjadi hadirnya atau intervensi politik kekuasaan. Maka, DPR-lah yang berwenang merespons ketidakwajaran perilaku penguasa itu. Bisa dipastikan bahwa institusi penegak hukum tidak mungkin mempertanyakan alasan sejumlah pejabat pemerintah bersikap berlebihan atas penggeledahan kantor PT Pelindo II oleh Bareskrim Mabes Polri.
"Hanya DPR yang memiliki kekuasaan untuk bertanya kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri PPN/Kepala Bapenas Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno atas cara mereka menyikapi penggeledahan kantor Pelindo II itu. Dari deskripsi masalah seperti itu, syarat bagi tampilnya Pansus sudah terpenuhi," tandasnya. [zul]
