Berita

Bisnis

Bank Dunia Dorong Indonesia Atasi Ketimpangan

SABTU, 12 SEPTEMBER 2015 | 10:34 WIB | LAPORAN:

Bank Dunia mendorong perluasan jaminan sosial dan investasi dalam sektor pendidikan yang berkualitas di negara-negara Asia-Pasifik.

Wakil Presiden Bank Dunia Axel von Trotsenburg menyebutkan bahwa skema jaminan sosial itu harus mencakup asuransi kesehatan, asuransi pengangguran dan sistem pensiun yang saat ini masih belum memadai di negara-negara berpenghasilan menengah.

Dia juga mendorong negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, untuk terus mempercepat reformasi ekonomi. Hal ini dinilainya kebijakan kunci guna mengatasi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan, khusunya mereka yang berada di lapisan bawah dari strata distribusi penghasilan.


Selain itu ia juga menekankan pentingnya investasi dalam sektor pendidikan yang berkualitas.

"Sistem pendidikan dasar dan menengah seharusnya berfokus pada pengajaran berkualitas dan hasil pembelajaran yang lebih baik, dengan memperkuat otonomi dan akuntabilitas dari lembaga pendidikan," kata Trotsenburg dalam keterangan tertulis yang diterima di redaksi, Sabtu (12/9).

Menurut von Trotsenburg, sebagian besar rumah tangga keluarga miskin hanya bergantung kepada pekerjaan tenaga kerja kasar sebagai aset mereka. Sehingga, penting menciptakan tenaga kerja lebih produktif melalui cara-cara pendidikan berkualitas dan pelatihan keahlian agar tercapai pertumbuhan yang inklusif.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli pernah mengingatkan bahwa poros maritim dunia yang tidak diikuti pengembangan daerah-daerah terutama di luar Jawa dan kawasan timur Indonesia, maka hal tersebut dinilai hanya akan memahalkan ongkos logistik.

"Kita harus mendorong wilayah luar Jawa bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis (10/9).

Menurut dia, ada cara yang dapat digunakan, antara lain dengan membuat pajak korporasi di wilayah-wilayah yang akan berkembang harus lebih rendah, seperti yang dilakukan di Thailand. Dengan demikian, menurut Rizal Ramli, maka pajak juga bisa digunakan sebagai instrumen pemerataan di Tanah Air.[wid]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya