Berita

Bisnis

Bank Dunia Dorong Indonesia Atasi Ketimpangan

SABTU, 12 SEPTEMBER 2015 | 10:34 WIB | LAPORAN:

Bank Dunia mendorong perluasan jaminan sosial dan investasi dalam sektor pendidikan yang berkualitas di negara-negara Asia-Pasifik.

Wakil Presiden Bank Dunia Axel von Trotsenburg menyebutkan bahwa skema jaminan sosial itu harus mencakup asuransi kesehatan, asuransi pengangguran dan sistem pensiun yang saat ini masih belum memadai di negara-negara berpenghasilan menengah.

Dia juga mendorong negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, untuk terus mempercepat reformasi ekonomi. Hal ini dinilainya kebijakan kunci guna mengatasi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan, khusunya mereka yang berada di lapisan bawah dari strata distribusi penghasilan.


Selain itu ia juga menekankan pentingnya investasi dalam sektor pendidikan yang berkualitas.

"Sistem pendidikan dasar dan menengah seharusnya berfokus pada pengajaran berkualitas dan hasil pembelajaran yang lebih baik, dengan memperkuat otonomi dan akuntabilitas dari lembaga pendidikan," kata Trotsenburg dalam keterangan tertulis yang diterima di redaksi, Sabtu (12/9).

Menurut von Trotsenburg, sebagian besar rumah tangga keluarga miskin hanya bergantung kepada pekerjaan tenaga kerja kasar sebagai aset mereka. Sehingga, penting menciptakan tenaga kerja lebih produktif melalui cara-cara pendidikan berkualitas dan pelatihan keahlian agar tercapai pertumbuhan yang inklusif.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli pernah mengingatkan bahwa poros maritim dunia yang tidak diikuti pengembangan daerah-daerah terutama di luar Jawa dan kawasan timur Indonesia, maka hal tersebut dinilai hanya akan memahalkan ongkos logistik.

"Kita harus mendorong wilayah luar Jawa bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis (10/9).

Menurut dia, ada cara yang dapat digunakan, antara lain dengan membuat pajak korporasi di wilayah-wilayah yang akan berkembang harus lebih rendah, seperti yang dilakukan di Thailand. Dengan demikian, menurut Rizal Ramli, maka pajak juga bisa digunakan sebagai instrumen pemerataan di Tanah Air.[wid]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya