Berita

Awas, Indonesia Bisa Menjadi Negara Otoriter

SENIN, 07 SEPTEMBER 2015 | 20:48 WIB | LAPORAN:

Indonesia bisa berubah dari negara demokrasi menjadi negara otoriter. Bahkan, tanda-tandanya sudah terlihat dengan munculnya banyak hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Begitu pandangan peneliti Utama Bidang Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro pada dialog Pilar Kenegaraan bertema "Etika Politik Pemilukada", di gedung DPR, Senin (7/9).

"Dalam demokrasi itu bisa dilihat jika tentara sudah mundur dari politik, politik kekerabatan tidak ada lagi.Sementara di Indonesia politik kekerabatan justru semakin kuat di era yang dikatakan demokrasi seperti saat ini. Politik kekuasaan justru dilestarikan,” terangnya.


Siti menegaskan, dalam kaitan itu seharusnya para pemimpin yang terpilih dalam pemilu sampai pemilukada adalah orang-orang terbaik. Sebab, orang terbaik akan menjadi pemimpin dan bukan sekedar menjadi penguasa. Nah, pemimpin akan rela berkorban untuk rakyatnya, sementara penguasa justru hanya bertujuan menguasai.

"Sayangnya yang banyak terpilih dalam pilkada itu penguasa dan bukan pemimpin karena pemimpin itu rela berkorban. Nah, bagaimana seorang bisa jadi pemimpin dan berkoban kalau sebelum menang sudah banyak korban dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar di Pilkada," ujar Siti lagi.

Pemenang pilkada seharusnya adalah seorang yang terbaik diantara yang terbaik dan bukan seadanya. Saat ini justru menurutnya situasi makin tambah rumit karena mantan narapidana pun bisa ikut dalam pilkada.

"Dengan demikian ribuan pemilukada yang telah kita laksanakan selama ini tidak menghasilkan yang baik. Intergritas seorang calon seharusnya tidak boleh ditawar. Masyarakat akan marah kalau seorang yang tidak diinginkan tetap dicalonkan oleh partai politik,” tegas Siti.

Makanya, menurutnya, jangan heran tujuan pilkada untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tidak pernah tercapai.

"Dengan fakta bahwa persiapan, penyelenggara dan para peserta pilkada dalam hal ini partai politik tidak siap, maka akan sulit bagi kita untuk bisa bersikap positif terhadap pelaksanaan pilkada serentak,” demikian Siti. [sam]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya