Kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kampanye kandidat Presiden AS Donald Trump merupakan pelanggaran serius dan bisa dimaknai sebagai intervensi politik dari negara lain.
"Terdapat pelanggaran serius yang dilakukan Novanto dan Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR," kata Ketua DPP PPP Bidang Luar Negeri, Usman M Tokan dalam keterangan persnya, Minggu (6/9).
Dia mengatakan, peristiwa memalukan tersebut menunjukkan kapasitas Setnov dan Fadli sebagai pimpinan DPR tak memenuhi standar. Bahkan, dua pentolan Koalisi Merah Putih (KMP) itu tak memahami tugas dan fungsi pokoknya sebagaima diatur dalam UU Nomor 17/2014 tentang MD3.
Pihaknya pun menyindir bahwa pimpinan DPR tersebut melengkapi kegagalan menjalankan tugas dalam bidang legislasi. Sebab, hingga 11 bulan di bawah kepemimpinan yang ada, DPR hanya mampu memproduksi sekitar 4 UU, meleset jauh dari target prolegnas 2015, yakni 37 UU.
"Belum lagi pernyataan pimpinan DPR yang belakangan ini memperkeruh situasi politik nasional, seperti bahwa sejumlah pernyataan Pimp DPR justru memperkeruh situasi politik nasional, seperti pernyataan bloon, sinting, menyindir buruh maupun keiinginan melanjutkan 7 proyek DPR," urainya.
Doni juga menyoroti tidak adanya sensitivitas pimpinan DPR terhadap masyarakat. Di tengah perekonomian lagi memburuk, justru pimpinan DPR berkeras melanjutkan 7 proyek komplek DPR dengan menghamburkan uang negara.
"PPP menilai saat ini merupakan momentum yang tepat melalukan pergantian pimpinan DPR melalui revisi UU MD3 dan Tatib DPR," pungkasnya.
[dem]
