Sutopo BNPB: Penegakan Hukum, Kunci Utama Atasi Kahutla

Dalam kurun waktu 18 tahun terakhir wilayah Sumatera dan Kalimantan selalu terbakar setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masif menyebabkan bencana asap.

Demikian penjelasan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan elektroniknya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/9).

Sejauh ini, lanjut Sutopo, wilayah langganan karhutla yakni  Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. Dampak yang ditimbulkan luar biasa. Bahkan kerugian dan kerusakan akibat karhutla lebih besar dibandingkan jenis bencana lainnya di Indonesia setiap tahunnya.

Sutopo menambahkan, Presiden Jokowi pada 27 November 2014 dalam kunjungan di Pekanbaru Riau memberikan arahan bahwa pemerintah akan serius mengatasi masalah karhutla, dan tidak akan menoleransi perusahaan maupun siapapun yang melanggar hukum.

Karhutla sebetulnya mempunyai korelasi positif dengan ilegal logging. Sebagai gambaran, lanjut Sutopo, pembukaan lahan dengan membakar hanya butuh Rp 600 ribu-Rp 800 ribu per hektar sedangkan tanpa bakar memerlukan biaya Rp 3,5 - 5 juta per hektar. Apalagi saat kemarau, hanya perlu api maka karhutla akan tak terkendali.

"Karhutla di Riau, khususnya di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Taman Nasional Tesso Nelo dan lainnya sebagian besar dilakukan oleh para pendatang," jelas Sutopo.

Mereka bekerjasama dengan Batin (kepala adat) dan lurah dengan mengeluarkan surat keterangan tanah per dua hektar sesuai jumlah anggota koperasi.

"Kunci utama mengatasi karhutla adalah penegakan hukum. Sudah banyak UU, peraturan, juknis dan lainnya yang mengatur larangan karhutla. Namun faktanya tetap dibakar," tegasnya.

Ia ingat saat karhutla parah melanda Riau pada Mei-Juni 2013 dan Maret-April 2014. Satgas Nasional Penanganan Bencana Asap yang dikomando BNPB ternyata mampu mengatasi kebakaran itu dalam waktu 2-3 minggu. Ketika itu, ribuan TNI dan polisi dikerahkan menduduki daerah-daerah yang sering dibakar. Patroli dan penegakan hukum diintesifkan. Hasilnya, karhutla dipadamkan dan tidak berlanjut.[wid]