Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, semakin penasaran terhadap sosok RJ Lino. Pasalnya, Direktur Utama Pelindo II bernama lengkap Richard Joost Lino tersebut bisa menelpon atasannya bahkan mengancam mundur karena kantornya digeledah oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri.
Padahal, kata Masinton, Bareskrim berhak melakukan penggeledahan karena sudah sesuai prosedur. Makanya Komjen Budi Waseso yang kini sudah digeser dari Kepala Bareskrim sebenarnya tidak bersalah.
"Faktanya justru Lino yang bikin gaduh. Karena setelah dia menelpon menteri, Wapres Jusuf Kalla menelpon Buwas, ada menteri menelpon Kapolri. Sebenarnya siapa yang bikin gaduh," ujar Masinton mempertanyakan.
Lino sepertinya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga terjadi anomali, pemaksaan pergantian Kabareskrim. Rotasi sewajarnya melalui sidang dewan jabatan dan kepangkatan tinggi Polri (wanjakti), tapi bisa dilihat kalaupun benar ada sidang wanjakti, itu sudah tidak normal. Membuat publik bertanya-tanya siapa Lino ini sebenarnya.
"Ayo kita buka sejarah Lino. Ada indikasi kuat, Lino terlibat korupsi pengadaan mobile crane yang kemudian mangkrak karena tidak sesuai spesifikasi. Terbukti sudah ada petinggi Pelindo II yang jadi tersangka," papar Masinton.
Dalam keterangannya pagi ini, Masinton mengungkapkan, kasus pengadaan mobile crane yang bermasalah tersebut pintu masuk Bareskrim untuk membongkar skandal korupsi besar yang diduga melibatkan keluarga RJ Lino.
Sejarah Lino menjadi menarik untuk diketahui publik. Karena diduga kuat dia bagian dari mafia yang ada di sekitar Istana. Ada indikasi kuat dia memiliki pengaruh yang bisa menembus sampai ke Presiden.
"Mari bersama-sama menelusuri sejarah Lino. Karena dialah biang kegaduhan. Karena dia menelpon pas kantornya digeledah, merembet ada rangkaian telepon dan berujung dicopotnya Buwas sebagai Kabareskrim. Penggeledahan di kantor Lino, adalah bagian dari penegakan hukum tapi anehnya Buwas yang kemudian terpental," terangnya.
Masinton menambahkan, siapakah Lino dan bagaimana pengaruh kekuasaannya, menarik untuk ditelusuri DPR melalui usul pembentukan Panja Pelindo. Supaya diungkap persoalan
dwelling time, perpanjangan konsesi JICT dan pengadaan mobile crane yang kemudian bermasalah.
"Presiden Jokowi memberikan perhatian mengenai
dwelling time. Buwas menjalankan instruksi Presiden untuk menuntaskan persoalan di pelabuhan Tanjung Priok. Tapi kemudian Buwas yang terpental," demikian Masinton.
[zul]
