Berita

h.m prasetyo/net

Politik

DPR Minta Jaksa Agung juga Dicopot

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2015 | 07:30 WIB | LAPORAN:

Kabar dicopotnya Kabareskirm Komjen Pol Budi Waseso dikecam banyak pihak. Informasi yang beredar, jenderal bintang tiga itu dicopot lantaran kinerjanya dianggap mengganggu stabilitas ekonomi.

Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw, mengatakan jika pencopotan Budi Waseso karena alasan menganggu stabilitas ekonomi, mestinya hal ini berlaku juga untuk Jaksa Agung, HM Prasetyo.

Jaksa Agung, diketahui saat ini tengah menangani kasus cessie BPPN. Beberapa praktisi dan anggota DPR menilai penyidikan kasus tersebut menyumbang krisis ekonomi Indonesia, lantaran bersentuhan langsung dengan perbankan.


"Harusnya bila Budi dilakukan seperti itu, seharunya dia gelar perkara agar semua orang tahu, termasuk penanganan yang tengah dilakukan Jaksa Agung (HM Prasetyo) Karena mereka banyak menutup-nutupi maka menjadi pincang," kata Wenny di Jakarta.

"Kalau sudah menyangkut kasus BPPN itu maka harusnya bongkar semua, dari korupsi BLBI maka semua itu cerita sedap," katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo.

"Ganti Jaksa Agung," kata Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi. Menurutnya, tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi.

"Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," katanya.

Presiden kata Fadli harus konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.

Apalagi jabatan terkait penegakan hukum, presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik.[wid]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya