Berita

Inilah 10 Anggota DPR yang Maju di Pilkada

SELASA, 01 SEPTEMBER 2015 | 20:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaparkan ada 10 anggota DPR periode 2014-2019 yang maju di Pilkada Serentak 2015.

Paparan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU dan Bawaslu dengan agenda Meminta Kejelasan Terkait Laporan Perkembangan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak/Penetapan Calon, di Ruang Rapat Komisi II, Kompelek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 1/9).

Kesepuluh nama itu adalah, Willy M Yoseph (PDIP-Provinsi Kalimantan Tengah); Saan Mustopha (Demokrat-Kabupaten Karawang); Noorbaiti (Demokrat-Kabupaten Kutai Timur); Chusnunia Chalim (PKB-Kabupaten Lampung Timur); Irna Nasruli (Gilkar-Kabupaten Pandeglang).


Selanjutnya, Hamid Noor Yasin (PKS-Kabupaten Wonogiri); M. Zairullah Azhar (PKB-Provinsi Kalimantan Selatan); Neni Moerniana (Golkar-Kota Bontang); Abdul Hakim (PKS-Kota Metro); dan Olly Dondokambby (PDIP-Provinsi Sulawesi Utara).

RDP Komisi II dengan KPU dan Bawaslu sempat memanas, hal itu berawal dari paparan KPU yang disampaikan Komisioner KPU Juri Ardiantoro. Dimana, Juri memaparkan ada 10 anggota DPR RI yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2015.

Melihat dan mendengar paparan itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan langsung mengajukan interupsi. Tegas dia, apa maksud KPU hanya membeberkan 10 anggota DPR yang maju di Pilkada. "Apa alasannya, apa khususnya dan sepisialnya DPR. Kenapa PNS, TNI, Polri dan DPRD tidak ada (dalam paparan)?" terangnya.

Arteria menduga, KPU ada maksud terselubung memarpakan calon kepala daerah berlatar belakang DPR. "KPU harus serius, kalau tidak serius, kita bikin ini tidak serius. Apakah ini bentuk depolitisasi dan deparpolisasi," ungkap dia dengan suara lantang.

Arteria menambahkan, langkah KPU tersebut adalah membuat polemik baru terhadap DPR. "Ini polemik baru, barang ini sudah jadi," tukas dia.

Komisioner KPU Juri Ardiantoro dalam RDP itu memarkan, pihaknya tidak ada maksud 'memojokkan' KPU soal data itu. Pihaknya hanya ingin menginfokan saja. Dan mereka janji akan melengkapinya pada RDP mendatang. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan Bantuan Sosial

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:21

Ayam Mati di Lumbung Listrik

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:04

Narasi 'Sell Indonesia' Manipulatif

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:52

Krisis 1998 Meninggalkan Trauma Strategis

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:28

Titin Rita Lestari, Air Mata yang Tak Sempat Jatuh

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:09

Sangat Janggal Kejagung Tak Periksa Nanik S Deyang

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:01

BUMD Didorong Bertransformasi sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:35

Farhan Pastikan Bandung Aman Hadapi Musim Liburan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:19

Bosnia-Herzegovina Gagal Bungkam Tuan Rumah Kanada

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:07

Jaringan Narkoba Sumsel-Jabar Dibongkar Polisi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:35

Selengkapnya