Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta Pilkada Watch untuk menjadikan kasus Pilkada Surabaya sebagai kasus pertama yang menjadi perhatian. Hal ini terkait keputusan KPU Surabaya yang tidak mengesahkan pasangan usungan PAN dan Demokrat.
Permintaan itu disampaikan Zulkifli Hasan ketika menerima delegasi Pilkada Watch di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III lantai 9, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (Senin, 31/8). Delegasi Pilkada Watch dipimpin Wahyu Agung Permana sebagai Direktur Eksekutif Pilkada Watch.
Seperti diketahui KPU Surabaya memutuskan pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror tidak memenuhi syarat untuk Pilkada Surabaya 2015. Ada dua alasan KPU Surabaya, yaitu surat rekomendasi PAN dan surat keterangan tanggungan pajak.
Untuk menindaklanjuti hal itu, Zulkifli Hasan mengajak Pilkada Watch untuk bersama-sama mendatangi KPU Surabaya melakukan klarifikasi.
"Saya mau datang ke KPU Surabaya. Ayo kita sama-sama ke sana," ajak Zulkifli Hasan yang juga ketua umum PAN itu.
Menurut Zulkifli, surat rekomendasi yang diberikan DPP PAN adalah asli.
"Sudah diklarifikasi Sekjen PAN, Sekjen Demokrat, dan diakui KPU," ujarnya.
Namun, pada akhirnya KPU menyebutkan surat rekomendasi dari PAN saat pendaftaran berbeda dengan surat rekomendasi asli. Dengan kasus ini, Pilkada Surabaya hanya diikuti calon tunggal pasangan Tri Rismaharini-Wishnu Sakti Buana. Zulkifli mengungkapkan dalam kasus ini PAN mengajukan gugatan terhadap KPU Surabaya.
"Hari ini Sekjen PAN, Sekjen Demokrat mendatangi DKPP, Panwas, KPU Pusat, untuk melaporkan KPU Surabaya," katanya dalam pertemuan itu.
Karena itu, Zulkifli meminta Pilkada Watch untuk memprioritaskan kasus Pilkada Surabaya.
"Ada sesuatu di situ. Ada upaya untuk menjegal. Di daerah lain juga ada yang seperti itu. Kita ingin Pilkada Surabaya sukses dan tidak merugikan rakyat," ujarnya.
Sementara itu, Wahyu A Permana menjelaskan bahwa Pilkada Watch ingin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. "Sebab Pilkada serentak adalah agenda nasional yang harus disukseskan. Ini menjadi agenda penting bangsa," katanya.
Menurut Wahyu, Pilkada serentak berpotensi terjadi pelanggaran baik dilakukan penyelenggaranya, calon kepala daerah, maupun aparat. Untuk itu, Pilkada Watch telah membentuk koordinator di setiap provinsi dan kabupaten.
"Masyarakat perlu berpartisipasi dengan melaporkan pelanggaran. Kita sediakan e-watch untuk melaporkan pelanggaran Pilkada dengan aman dan nyaman," katanya.
Di akhir pertemuan, Ketua MPR Zulkifli Hasan menandatangi Deklarasi Pilkada Damai dan Berkualitas.
[ian]
