Berita

Bahlil Lahadalia/net

Hipmi Tantang Pemerintah Ambil Kebijakan Tak Populer

MINGGU, 30 AGUSTUS 2015 | 12:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menantang pemerintah berani mengambil kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian meski kebijakan tersebut kemudian tidak populer. Misalnya masalah pertambangan, kepastian hukum, serapan anggaran, ketatnya regulasi di perikanan, hambatan-hambatan ekspor, dan fiskal.

"Di sektor-sektor ini harus dideregulasi atau pelonggaran, relaksasi dan sejenisnya. Yang terjadi sekarang terjadi pengetatan dimana-mana. Mana ada investor berminat," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta hari ini (Minggu, 30/8).

Bahlil mengatakan, faktor inilah yang memperkuat ekspektasi akan perlambatan ekonomi nasional sehingga pasar masih melihat fundamental ekonomi Indonesia masih melemah ke depan. Bahlil mengatakan meski pasar global bergejolak, semestinya perekonomian masih dapat tertolong dengan memperkuat dan menjaga pasar domestik. Pasalnya, pasar domestik ukurannya sangat besar dan terbukti mampu menopang perekonomian saat krisis keuangan pada 2008.


"Masalahnya pasar domestik ini tidak terjaga dan ikut melemah dari sisi demand. Apalagi belanja modal pemerintah sangat lambat," papar dia.

Hipmi percaya bila ada terobosan baru maka kebijakan itu akan memberi sentimen positif bagi pemerintah. Dikatakan Bahlil perekonomian nasional hanya dipengaruhi dua hal. Pertama, kondisi pasar global secara eksternal dimana semua negara yang terintegrasi dalam perekonomian global ikut terkoreksi. Kedua, penguatan fundamental ekonomi Indonesia di sektor riil.

"Yang pertama bukan kedaulatan ekonomi kita (economic sovereignty), dan kedua dalam kedaulatan ekonomi kita. Kita konsen saja urus yang di dalam, fundamentalnya diperbaiki, tukas Bahlil.

Seperti diwartakan, Pemerintah akan mengeluarkan satu paket besar kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Rencananya paket kebijakan tersebut akan dirilis minggu depan. BPP Hipmi berharap agar dalam paket besar itu harus ada terobosan baru dan membangkitkan optimisme dunia usaha dan pasar akan perekonomian nasional. [rus]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya