Berita

Bahlil Lahadalia/net

Hipmi Tantang Pemerintah Ambil Kebijakan Tak Populer

MINGGU, 30 AGUSTUS 2015 | 12:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menantang pemerintah berani mengambil kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian meski kebijakan tersebut kemudian tidak populer. Misalnya masalah pertambangan, kepastian hukum, serapan anggaran, ketatnya regulasi di perikanan, hambatan-hambatan ekspor, dan fiskal.

"Di sektor-sektor ini harus dideregulasi atau pelonggaran, relaksasi dan sejenisnya. Yang terjadi sekarang terjadi pengetatan dimana-mana. Mana ada investor berminat," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta hari ini (Minggu, 30/8).

Bahlil mengatakan, faktor inilah yang memperkuat ekspektasi akan perlambatan ekonomi nasional sehingga pasar masih melihat fundamental ekonomi Indonesia masih melemah ke depan. Bahlil mengatakan meski pasar global bergejolak, semestinya perekonomian masih dapat tertolong dengan memperkuat dan menjaga pasar domestik. Pasalnya, pasar domestik ukurannya sangat besar dan terbukti mampu menopang perekonomian saat krisis keuangan pada 2008.


"Masalahnya pasar domestik ini tidak terjaga dan ikut melemah dari sisi demand. Apalagi belanja modal pemerintah sangat lambat," papar dia.

Hipmi percaya bila ada terobosan baru maka kebijakan itu akan memberi sentimen positif bagi pemerintah. Dikatakan Bahlil perekonomian nasional hanya dipengaruhi dua hal. Pertama, kondisi pasar global secara eksternal dimana semua negara yang terintegrasi dalam perekonomian global ikut terkoreksi. Kedua, penguatan fundamental ekonomi Indonesia di sektor riil.

"Yang pertama bukan kedaulatan ekonomi kita (economic sovereignty), dan kedua dalam kedaulatan ekonomi kita. Kita konsen saja urus yang di dalam, fundamentalnya diperbaiki, tukas Bahlil.

Seperti diwartakan, Pemerintah akan mengeluarkan satu paket besar kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Rencananya paket kebijakan tersebut akan dirilis minggu depan. BPP Hipmi berharap agar dalam paket besar itu harus ada terobosan baru dan membangkitkan optimisme dunia usaha dan pasar akan perekonomian nasional. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya