Pimpinan DPR, Pimpinan Banggar dan Pimpinan BURT kemarin (Senin, 24/8) menggelar rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Ruang Pimpinan DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Salah satu yang dibicarakan adalah terkait tujuh proyek di DPR yang akan memakan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan, soal proyek tujuh DPR itu pertimbangannya adalah soal kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.
"Tidak ada kata harus (dalam proyek tujuh DPR)," sebut Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 25/8).
Jelas politikus PAN itu, tujuh proyek di DPR bukan untuk pribadi anggota, tapi untuk kepentingan lembaga dan negara. Namun tetap juga dilihat dari segi kemampuan dari keuangan negara di tengah perekonomian saat ini.
"Dalam kaitan dengan masalah pembangunan gedung, kita serahkan kepada proses pembahasan. Kita perhatikan kebutuhan dan kemampuan anggaran," tegas Taufik.
Tambah dia, masalah ini harus terus dikaji secara mendalam di Banggar dan BURT bersama pemerintah.
"Untuk teknis, kita serahkan ke Setjen sesuai dengan mekanismenya. Harus diakui kapasitas gedung ini tidak memadai lagi, silakan dikaji lagi mendalam. Tapi keputusan kita serahkan pemerintah dan DPR," tukas Taufik.
[wid]
