Berita

PILKADA SERENTAK 2015

Secepatnya Pimpinan DPR Bertemu Presiden soal Calon Tunggal

SENIN, 24 AGUSTUS 2015 | 19:01 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

PILKADA SERENTAK 2015
Secepatnya Pimpinan DPR Bertemu Presiden soal Calon Tunggal

Ketua DPR RI Setya Novanto akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna membahas calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 yang dimungkinkan akan bertambah jumlahnya.

‎"Kesepakatan kita dengan Presiden ‎waktu terakhir rapat di Bogor itu, kita memberi kesempatan kepada KPU (perpanjangan waktu)," kata Setnov sapaan akrabnya di Komplek Parlemen, ‎Senayan, Jakarta (Senin, 24/8).

‎"Kesepakatan kita dengan Presiden ‎waktu terakhir rapat di Bogor itu, kita memberi kesempatan kepada KPU (perpanjangan waktu)," kata Setnov sapaan akrabnya di Komplek Parlemen, ‎Senayan, Jakarta (Senin, 24/8).

Dia menjelaskan kesempatan perpanjangan waktu inilah yang nantinya akan menjadi pembahasan dengan Presiden mengingat masih adanya potensi calon tunggal.

"Kesempatan ini akan kita dikusikan lebih dulu dengan Presiden, gimana yang terbaik, secepatnya," jelasnya.

‎Selain itu, lanjut Setnov, DPR juga akan mengundang KPU untuk mendengarkan terkait kesiapan penyelenggaran Pilkada serentak.

"Nanti KPU akan kita akan undang supaya berikan evaluasi," tutup wakil ketum Partai Golkar itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pasangan calon pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2015 pada hari ini (Senin, 24/8).

Diketahui, KPU memastikan Pilkada di empat kabupaten/kota akan ditunda sampai 2017 mendatang. Yaitu Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). Alasannya, sampai pendaftaran ditutup, empat daerah itu hanya memiliki calon tunggal.

Selain empat daerah tersebut, masih ada sekitar 80 daerah lainnya yang berpotensi Pilkadanya juga ditunda karena hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Dua pasangan calon itu, salah satunya bisa gugur jika dalam masa verifikasi dokumen ternyata tidak memenuhi syarat.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya