Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan dirinya kecewa bila ada orang melarang program transmigrasi. Ia berprinsip sejak dulu bahwa wilayah yang kosong harus diisi agar bisa memakmurkan rakyat.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker pada Seminar Ketransmigrasi bertajuk "Peran Transmigrasi dalam Mendukung Kemandirian Pangan serta Reforma Agraria" di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin (24/8)
"Kalau kosong bagaimana bisa memakmurkan rakyat," ujarnya di hadapan peserta seminar, termasuk Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Ja'far.
‪Meski demikian, OSO sapaan akrabnya dengan tegas mengatakan program transmigrasi jangan sampai menyisihkan orang-orang lokal. Dikatakan jangan sampai orang yang mengikuti program transmigrasi datang namun tidak bekerja, tanahnya dijual, dan mengambil alih kerja di sektor orang-orang lokal.
Menurut, antara MPR dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mempunyai keinginan yang sama yakni untuk menciptakan masyarakat yang makmur. Masyarakat makmur bagi OSO tercipta bila aparatnya patuh pada aturan.
Di hadapan beberapa kepala daerah yang hadir dalam acara seminar, OSO mendorong agar kepala daerah lebih digiatkan dalam program transmigrasi.
"Kepala daerah harus menggerakkan rakyat dalam pembangunan," paparnya.
Bagi OSO dalam program transmigrasi harus dilibatkan banyak kementerian seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sebagai Wakil Ketua MPR, Oesman menceritakan dirinya sering berkunjung ke daerah dalam rangka mensosialiasikan 4 Pilar MPR. Diakui sekarang rasa nasionalisme mengalami kemunduran atau memudar. Dicontohkan bentuk memudarnya rasa nasionalisme seperti ada anggapan bahwa tanah lokal hanya milik orang lokal. Perasaan demikian bila dimiliki oleh elit lokal akan diwujudkan dalam bentuk aturan yang diskriminatif.
Menurut OSO, sikap demikian bentuk mereka lupa bahwa alam diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati semua. OSO juga mengingatkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatukan satu nusa, bahasa, dan bangsa Indonesia.
Kendala transmigrasi yang lain disebutkan oleh OSO adalah adanya ego sektoral antar kementerian terkait.
[ian]
