Ketua Komisi VI: Pemerintah Gagal Atasi Komoditi Sapi

. DPR menilai pemerintah gagal mengatasi permasalahan perdagangan daging sapi, sehingga harga komoditi ini sempat melejit hingga Rp130 ribu-140 ribu per kilogram, dan pedagangnya mogok berjualan.

"Sebagai regulator, pemerintah seharusnya sudah tahu, barang itu cukup atau tidak (di pasaran). Ketika barang ini menjadi langka, itu yang akan menjadi persoalan," ujar Ketua Komisi VI DPR, Hafiz Tohir, Sabtu (22/8).

Dia mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan pemerintah, sehingga peristiwa itu terjadi. Juga, bagaimana bisa setelah pemerintah mengeluarkan izin impor 50 ribu ekor sapi, tapi kemudian polisi menemukan ada 21 ribu sapi yang ditimbun di sebuah peternakan di Tangerang, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar selama tiga bulan.

"Maka, jangan disalahkan bila kemudian timbul statemen-statemen yang menyatakan ada kartel yang mengatur bisnis komoditi ini di Indonesia," imbuh politisi PAN itu.

Hafiz mengaku, Komisi VI telah meminta kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki adanya dugaan kartel daging sapi ini, dan menafikan adanya kementerian terkait yang bermain.

Menurut dia, kelangkaan itu dipicu oleh adanya permainan dari importir dan pedagang untuk menekan pemerintah agar tetap mengeluarkan izin impor sapi, sehingga harga daging hewan penghasil susu ini dapat dimainkan kembali.

"Tapi kalau memang ada kementerian yang bermain, kita akan melaporkan kepada lembaga hukum. Kami juga akan memberikan sanksi politik," tegasnya.

Seperti diketahui, pekan lalu pedagang daging sapi di sejumlah daerah, terutama di Jabodetabek, melakukan aksi mogok jualan karena harga daging sapi pasca Lebaran bukannya turun malah terus naik hingga menembus Rp 140 ribu per kilogram. Yang aneh, di saat itu terjadi, pemerintah mengatakan bahwa stok sapi cukup, namun pedagang justru mengaku telah terjadi kelangkaan komoditi, sehingga pasokannya juga menurun.

Hafiz mengatakan, harga daging sapi yang setinggi itu baru kali ini terjadi sepanjang sejarah. "Ini sudah memasuki fase lampu kuning bagi Kemeterian Perdagangan," pungkasnya dalam rilisnya. [rus]