Kolektivitas serta sinergi antar parlemen di negara Asia menjadi sangat penting dalam upaya untuk menghadapi kondisi perlambatan ekonomi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Rofi Munawar, saat penyelenggaraan acara standing committee Asian Parliamentary Assembly (APA) di Inter-Continental Mid Plaza Hotel, Jakarta, Kamis (20/8).
Menurut dia, kolektivitas dan sinergi antar negara Asia disadari sangat penting dalam kondisi ekonomi yang sedang melambat, sehingga pihaknya secara serius mendorong parlemen di negara-negara anggota untuk fokus pada kebijakan yang mengurangi kemiskinan, termasuk meningkatkan akses kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Sebagaimana diketahui, BKSAP DPR RI menyelenggarakan sidang standing committee Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung pada tanggal 19-20 Agustus 2015. Acara yang dihadiri oleh anggota parlemen dari 16 (enam belas) negara ini akan fokus pada beberapa isu di bidang ekonomi, misalnya integrasi pembangunan energi, pengentasan kemiskinan, pemanasan global, dan isu lingkungan lainnya. 16 negara yang hadir sebagai peserta tersebut adalah China, Siprus, Iran, Kuwait, Pakistasn, Thailand, Bangladesh, dan Kamboja.
"Forum ini merumuskan berbagai permasalahan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Asia. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menemukan solusi strategis di tengah pelambatan ekonomi dunia," ujar Rofi Munawar yang juga menjadi anggota Komisi IV ini.
Forum ini menginisiasi pemerintah (eksekutif) yang ada di Asia agar mengambil pendekatan kebijakan baru yang diperlukan untuk mengembangkan strategi pertumbuhan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, seimbang dan berkelanjutan. Kebijakan seperti ini, menurut Rofi, diharapkan menjadi salah satu sarana untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sehingga, APA juga akan mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk membuat protokol penanganan krisis yang mengatur alokasi cadangan anggaran untuk mitigasi krisis ekonomi.
"Forum ini akan memberikan penekanan penting untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menyediakan dana publik yang cukup untuk pendidikan dan kesehatan bagi semua orang, tanpa bias gender, dan untuk menghadapi tuntutan ekonomi global masa depan," jelas Rofi yang dalam kesempatan tersebut dipilih menjadi Ketua Perwakilan Delegasi Indonesia untuk Pembahasan Draft Resolution Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic.
