Korupsi UPS di Perpustakaan Arsip DKI Akan Dilaporkan ke KPK

Proyek pengadaan alat Uninterrutible Power Supply (UPS) di lingkungan pemerintahan provinsi DKI Jakarta benar-benar bermasalah.

‎Selain di ‎Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, aroma korupsi juga tercium di pengadaan UPS di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI.‎‎

"Kami akan melaporka dugaan korupsi ini ke KPK," ujar ‎Direktur Eksekutif Suara Jakartaku, Ardian Chaniago,‎ kepada wartawan, Kamis (20/8).

‎Ardian mengklaim akan membawa puluhan lembar dokumen dan bukti-bukti lainnya terkait tender lelang pengadaan UPS tersebut ke KPK. Laporan akan disampaikan besok siang.

‎Dia berharap KPK tidak kalah cepat memproses hukum para pelaku seperti yang kini dilakukan kepolisian, yang menangani korupsi UPS d‎i ‎Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

‎"‎Alat bukti kami sertakan supaya memudahkan KPK melakukan penyelidikan sampai penyidikan," imbuhnya.

‎Kasus pengadaan UPS di Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI yang akan dilaporkan menggunakan APBD tahun 2014 dengan harga perhitungan sendiri (HPS) sebesar Rp 5,97 miliar‎. Salah satu indikasi dugaan korupsinya, dari tiga paket pengadaan UPS hanya satu paket yang terealisasi.

"Hingga kini kasus pengadaan UPS ini sama sekali belum pernah disentuh oleh aparat hukum," tukas Ardian yang menjanjikan besok siang saat melaporkan ke KPK pihaknya akan diramaikan iring-iringan ondel ondel.[dem]