Berita

luhut panjaitan/net

Politik

Luhut Panjaitan: Urusan Papua, Kami Tak Mau Lagi Didikte Asing

RABU, 19 AGUSTUS 2015 | 12:09 WIB | LAPORAN:

Pemerintah sudah tidak mau lagi didikte pihak asing terkait permasalahan yang terjadi di Papua. Begitu tegas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Rabu (19/8).

"Kita tidak mau lagi didikte dengan persepsi dari asing yang seolah-olah kita tidak mengurus Papua dengan benar. Kita juga tidak ingin negeri ini seolah-olah disalahkan seolah-olah tidak paham aturan. ‎Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp 37 triliun," kata Luhut

Menurut Luhut, usai rapat koordinasi yang dilakukan dengan jajaran menteri dan lembaga di bawah koordinasinya, Papua tetap menjadi priroritas pemerintah. Dengan dana untuk Provinsi Papua sebesar Rp 37 triliun yang merupakan dana terbesar di antara seluruh wilayah Indonesia, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteran Papua akan terkejar targetnya.


Luhut pun menambahkan untuk menghindari didikte oleh asing, pemerintah Indonesia juga akan membangun website khusus Papua. Dengan tujuan untuk memberi informasi-informasi berkenaan dengan kerja pemerintah Indonesia terhadap Papua.

"Dan kita bersepakat akan bangun website tersendiri yang akan menjelaskan ke luar, apa-apa yang dilakukan pemerintah, khususnya menyangkut Papua. Kami sangat memberikan perhatian dan kalau anda lihat alokasi yang terbesar saat ini adalah Papua, dibanding provinsi-provinsi lain," demikian Luhut. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya