Aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dinilai keliru.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, KPK menganggap OTT yang didasarkan dari penyadapan adalah langkah efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi.
"OTT tidak benar itu, tugas kita dalam pemberantasan korupsi adalah memperbaiki dan menjaga sistem negara untuk menjaga supaya kedap oleh froud (penyalahgunaan). Froud itu dalam negara mitigasinya dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bukan oleh penyadapan. Ini kesalahan KPK," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8).
"Jadi KPK kelirunya banyak betul, ini kelirunya luar biasa. Jadi dia mengintroduksi kata-kata efek jera," tambah Fahri.
Dia justru mempertanyakan efektifitas penyadapan yang dilanjutkan aksi OTT dalam membuat efek jera koruptor dan menghilangkan tindak pidana korupsi di Indonesia.
"Apa yang hilang, mana mafia mintak, mafia gas, daging, pajak, beras, tanah. Ini omong kosong semua, ini kan dicitrakan saja. Marilah kita kerja dengan sistem," beber Fahri.
Lebih jauh, lanjutnya, aksi OTT yang dikatakan membuat efek jera koruptor seolah menjadikan sistem negara kembali pada zaman otoriter.
Menurutnya, jika KPK ingin membuat efek jera kenapa tidak melakukan tindakan tegas seperti tembak mati para pelaku tindak pidana korupsi.
"Kalau mau efek jerak tembak saja pejabatnya, seret saja mayatnya yang berdarah ke depan kantornya. Tapi ini zaman petrus (penembakan misterius), tapi itu bukan jalan konstitusi kita, itu jalan totaliter yang sudah ditolak," jelasnya.
Karena itu, Fahri mengaku dapat memahami kemarahan Presiden RI ke-V Megawati Soekarnoputri yang menyinggung perlunya pembubaran KPK.
"Jadi saya mengerti kemarahan ibu Mega di Hari Konsitusi ini karena semua menyimpang dari konstitusi. Yang terpenting ibu Mega yang mendatangani UU ini (UU KPK) dan sekarang dia sedang mau mencabut melalui partainya yang telah berkuasa, karena tidak ada jalan lagi," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Berbicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan Hari Konstitusi, Megawati Soekarnoputri menilai ‎KPK yang bersifat lembaga ad hoc dapat dibubarkan. KPK sendiri sudah berdiri lebih dari satu dekade.
"Komisi yang sifatnya adhoc ini harus diselesaikan, harus dibubarkan," katanya.
Namun, lanjut Mega, pembubaran KPK dapat dilakukan jika memang sudah tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat.
"Jadi pejabatnya juga harus sadar untuk tidak korupsi," jelasnya.
[ian]
