Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution hadir di kantor Kemenkopolhukam untuk membahas langkah-langkah program kerja yang harus dilakukan Kabinet Kerja.
"Kita akan bahas koordinasi menyamakan bahasa kan kami baru bertiga," kata Luhut kepada wartawan di Kantornya, Selasa (18/8).
Setelah itu, Luhut juga mengatakan akan melakukan rapat koordinasi di bawah Menko Polhukam dengan Menhan Ryamizard Ryacudu, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menlu Retno Marsudi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo.
Menurut Luhut, pembahasan tugas-tugas para menteri harus dilakukan agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Luhut pun menyinggung soal perdebatan antara Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri BUMN Rini yang berbeda pendapat soal pembelian pesawat Garuda.
"Makanya kita pertemukan. Saya kira kita bicara data, jangan pakai perasaan. Perasaan itu nomor sekian. Data-data yang ada terus, bagaimana kita memposisikan diri masing-masing," ujar Luhut diplomatis
Seperti diketahui, setelah dilantik menjadi Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengeluarkan kritikan terhadap Menteri BUMN Rini yang merencanakan membeli pesawat Garuda. Rizal Ramli menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.
"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," tegas Rizal.
Namun pernyataan itu membuat Menteri BUMN Rini Soemarno angkat bicara. Kata orang dekat Megawati itu, Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.
"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda," demikian Rini.
[ian]
