Partai Golkar menyambut baik postur APBN 2016 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 14 Agustus lalu.
Ketua Umum Golkar hasil Munas IX Ancol Agung Laksono mengatakan, besarnya alokasi anggaran untuk pedesaan membuktikan keseriusan pemerintah dalam pembangunan di daerah.
"Harus ada kesiapan dari pemerintah daerah, termasuk di desa agar akuntabilitas terjamin dan ada transparansi. Jangan kemudian dikuasai parpol," ujarnya di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta (Senin, 17/8).
Dia mengingatkan agar penyaluran anggaran untuk desa tidak dimanfaatkan dalam menarik konstituen oleh oknum partai politik. Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2015.
"Sehingga kalau tidak begitu tidak transparan, tidak akuntabel bisa terjadi penyimpangan dana. Nanti malah dana desa makin banyak, makin banyak juga yang masuk penjara," beber Agung.
Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dalam mengawasi daerah agar betul-betul mampu mengelola dana yang dialokasikan. Pasalnya, dana yang disalurkan ke daerah sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Seperti membangun jalan, saluran irigasi pertanian hingga waduk penampung air.
"Saya patut untuk mengingatkan, me-warning jangan sampai terjadi dimanfaatkan oleh parpol untuk membangun konstituen. Apalagi pilkada sudah dekat. Jadi, transparansi harus diwujudkan," tegas Agung.
Dalam Rancangan APBN 2016, pemerintah mengalokasikan belanja negara setotal Rp 2.121,3 triliun, naik sebesar Rp 137,1 triliun dari tahun ini. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 780,4 triliun dan belanja non kementerian/lembaga Rp 558,7 triliun.
Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa ditingkatkan direncanakan sebesar Rp 782 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah Rp 735 triliun dan dana desa Rp 47 triliun.
Guna mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 triliun, lebih besar dari APBNP tahun 2015.
[ian]
