Partai Golkar hasil Munas IX Ancol sepakat dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan menandatangani prasasti pembangunan komplek parlemen baru.
Menurut Ketua Umum Golkar Agung Laksono, pembangunan gedung baru DPR belum terlalu mendesak dilakukan sekarang ini.
"Saya sependapat dengan sikap presiden, bukan saja soal angka-angkanya yang belum jelas tapi juga urgensinya. Angkanya itu sekitar Rp 6 hingga 7 triliun," katanya di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (17/8).
Agung menjelaskan, pembangunan komplek parlemen baru justru memisahkan anggota dewan dengan rakyatnya. Di mana, dalam komplek parlemen baru disediakan berbagai fasilitas mewah termasuk rumah tinggal anggota dewan.
"Ini justru DPR membangun teritori sendiri, masyarakat pasti tidak akan menyetujui dan membenarkan rencana tersebut karena bukan itu yang diharapkan dari parlemen. Lebih baik DPR bekerja dengan menghasilkan produk legislasi, menghasilkan UU yang baik," bebernya.
Untuk itu, Agung memerintahkan Fraksi Golkar di DPR menolak rencana pembangunan gedung baru. Keterbatasan yang ada di komplek parlemen saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
"Pandangan untuk perbaikan bisa saja, secara khusus memanfaatkan gedung yang sudah ada, penambahan fasilitas. Tapi kalau membangun komplek sendiri, ada apartemen, area fitnes, dari segi urgensinya tidak ada mengingat kondisi negara kita sekarang ini," jelasnya.
Lebih baik, lanjut Agung, anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2016 sesegera mungkin direalisasikan kepada kebutuhan pembangunan masyarakat.
"Penyerapan anggaran dalam APBN supaya segera mengaliri uang itu ke masyarakat, ke pengusaha-pengusaha kecil, menengah agar merasakan dampak positifnya. Diharapkan di bulan Agustus inflasi bisa turun. DPR lebih baik mengawasi kementerian-kementerian mempercepat penyerapan anggaran, bukan malah membangun gedung," tegasnya.
[ian]
