Publik media sosial mendukung putusan Presiden Jokowi menolak resmikan 7 proyek DPR. Tweeps menilai langkah Jokowi sudah betul. Sebagian menyebut itu pencitraan.
Masyarakat pemilik akun media sosial ramai mengomentari berita tentang keputusan Presiden Jokowi. Umumnya mereka membela pemerintah bukan parlemen.
Akun @meity, misalnya, menilai langkah Presiden Jokowi tolak peresmian tujuh proyek milik DPR sudah betul. "Ngapain presiden resmikan proyek yang belum jelas," cuitnya.
Akun @dwipantara yakin, langÂkah Presiden tersebut bakal diduÂkung mayoritas rakyat Indonesia. Sebab, masyarakat sekarang lebih percaya kepada Jokowi ketimbang anggota parlemen. "Hehe, DPR kecele deh," ledeknya.
Akun @mohamadzulfikar mengÂingatkan, Presiden bisa terkena masalah, jika menyetujui langkah DPR membangun gedung baru mengguÂnakan uang negara. "Mo ngejebak gagal nih ye," kicaunya.
Akun @indo menengarai, sikap menolak Presiden Jokowi akan merepotkan pimpinan DPR yang sudah gembar-gembor menjanjikan pembangunan. "Malu banget deh, rencana bau itu dicium presiden," ujarnya.
Akun @dillam berpendapat, angÂgota DPR terlalu gegabah menyoÂdorkan proyek internal yang tidak berkaitan langsung dengan kepentinÂgan rakyat Indonesia. "Orang dekat saja nggak berani sodorin proyek abal-abal. Lah ini DPR terlalu nekat," kicaunya.
Akun @wong mengaku salut kepada Presiden karena berani menoÂlak menandatangani prasasti pemÂbangunan proyek di DPR. "Jangan sampai Presiden kena jebakan halus," katanya.
Akun @bokir heran anggota DPR yang menurutnya minim prestasi dan kinerja ngotot menggolkan proyek pembangunan gedung baru. "Kerja nggak becus, sering bolos, suka provokasi kok ngarep yang mewah-mewah," cuitnya.
Akun @liiba mengingatkan pimpiÂnan DPRtidak lagi menyorongkan proyek pembangunan gedung baru tahun depan. "Masih banyak proyek penting yang lebih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia," katanya.
Akun @sanny menilai, langkah penolakan sebagai bukti Presiden Jokowi lebih memihak kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pejabat negara. "Harusnya DPR kita malu lihat masih banyak rakyat miskin. Duit DPR untuk rakyat seharusnya," ujarnya.
Akun @theoasompie bilang, lebih baik Presiden Jokowi menggunakan anggaran negara untuk membangun jembatan, rumah murah bagi rakyat kecil dan rumah sakit. "Ngapai banÂgun proyek mewah-mewah untuk DPR," hasutnya.
Akun @brama mengingatkan, Presiden Jokowi agar berhati-hati menandatangi setiap proyek yang diajukan DPR. Begitu juga proyek yang diajukan anak buah. "Awas ngÂgak teliti Presiden bisa jadi kambing hitam," ingatnya.
Akun @agustinus menganggap, belum saatny anggota DPR memÂbangun kantor dan tempat tinggal mewah di kompleks Senayan saat ini. "Lebih baik DPR sukseskan dulu program pembangunan satu juta rumah bagi warga ekonomi lemah," katanya.
Berbeda, @rudimz menduga, Jokowi sengaja bermanuver menolak proyek DPR untuk menutupi berita seputar kritikan masyarakat terkait pidato kenegaraannya di sidang taÂhunan MPR yang penuh janji manis. "Penolakan ini sengaja dilontarkan untuk menutupi pidato konyol plus omong kosong di sidang MPR. Pemerintah sedang stres dolar samÂpai harga daging naik," duganya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Presiden Jokowi belum akan meresmikan pembangunan tuÂjuh proyek di DPR sebelum proyek tersebut selesai dikerjakan. Menurut Kalla, pemerintah sudah berjalan seÂsuai prosedur dan penolakan meresÂmikan pembangunan itu diambil untuk menghindari masalah.
"Prasasti itu ditandatangani kaÂlau setelah dibuat, bukan sebelum dibuat. Ini kan baru rencana (pemÂbangunan), mau teken apa?" kata Kalla.
Kalla mengungkapkan, DPR seharusnya menyampaikan rencana pembangunan secara komplet beriÂkut rancangan anggaran pembanguÂnannya. Setelah itu, rencana pembangunan harus disetujui bersama antara DPR dan pemerintah.
Kata Kalla, pemerintah belum seÂcara resmi memberikan persetujuan pada DPR tentang pembangunan tujuh proyek tersebut. Pembicaraan yang dilakukan baru sebatas inforÂmal.
"Kalau belum disetujui anggarannya langsung teken itu kan fait accompli, kita tidak ingin itu," ujarnya.
Seusai sidang tahunan MPR/DPR/DPD Presiden Joko Widodo menoÂlak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. "Jadi, Presiden ingin agar proyek ini clear dulu. Baru, setelah ada proses, kita bicarakan ke mana arahnya," kata Ketua Tim Implementasi Reformasi Parlemen Fahri Hamzah.
Selain museum dan perpustakaan, proyek lain yang direncanakan akan dibangun oleh DPR adalah alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang angÂgota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. ***
