Berita

Bisnis

Ini Solusi Jitu Rizal Ramli Atasi Program Listrik 35 Ribu Megawatt

JUMAT, 14 AGUSTUS 2015 | 16:42 WIB | LAPORAN:

. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengaku akan segera memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk membicarakan ulang terkait program listrik pemerintah.

"Saya akan minta menteri ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk melakukan revaluasi ulang soal target pembangkit listrik 35 ribu megawatt," kata Rizal saat berbincang dengan wartawan, Jumat (14/8)

Menurut mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Gusdur itu, pembangkit litrik 35 ribu megawatt (mw) sulit terealisasi. Menurut Rizal, target pemerintah itu tidak masuk akal dan tidak realistis.


"Mana yang betul-betul masuk akal. Jangan memberikan target terlalu tinggi tapi dicapainya susah. Kita harus realistis," ujar Rizal

Pendapat Rizal tersebut bukan tanpa alasan. Target pembangunan listrik 10 ribu megawatt zaman pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja masih belum tercapai. Masih ada tersisa 7 ribu mw yang belum terealisasi. Makanya menurut Rizal, target 42 ribu megawatt dalam lima tahun itu bakal sulit tercapai.

"Total 42 ribu mw. Itu sulit dicapai dalam waktu lima tahun. Target 35 ribu mw ini plus sisa target zaman SBY 7 ribu mw," tegas Rizal.

Masalah pengembangan listrik tersebut menurut mantan menteri keuangan itu tidak akan sanggup dikerjakan sendiri oleh PLN. Rizal mengatakan butuh melibatkan pihak swasta dan asing dalam proyek tersebut.

"Dulu power purchase aggrement butuh 3 tahun, ini gendeng, template-nya padahal sudah ada. Kita uber biar bisa rampung 3 bulan. Dulu harganya juga 6 sen per kilowatt, ini dinaikkan jadi 8,5 sen. Kita berikan return dollar yang lumayan, saya yakin banyak yang tertarik," kata Rizal.

Rizal pun menambahkan dirinya sepakat dengan ide Presiden Joko Widodo soal pembebsan lahan dalam proyek listrik tersebut. Soal pembebesan lahan Rizal membeberkan India berhasil melakukannya dengan baik.

"Jangan ganti rugi tapi ganti untung. Rakyat harus dapat sesuatu. Kalau di India mereka yang dibeli lahannya diberi saham, nanti setelah 20 tahun mereka dapat biaya ekstra. Pembebeasan tanah sekarang kurang dari 17 persen, kita naikkan jadi 20 persen," demikian Rizal. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya