Darmin Masuk Kabinet Persulit Bangun Kepercayaan Pasar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution ke dalam kabinetnya, menggantikan Sofyan Djalil yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Nada pesimis pun mulai datang dari berbagai kalangan karena meragukan integritas Darmin. Apalagi, nama mantan orang nomor satu di Bank Indonesia itu kerap dikaitkan dengan sejumlah dugaan kasus korupsi. Termasuk saat Darmin menjabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Menurut pengamat anggaran Uchok Sky Khadafi, kehadiran Darmin Nasution di kabinet mengingatkan kembali publik terhadap kasus pengemplangan pajak Gayus Tambunan, dan mega skandal korupsi di pemerintahan SBY yaitu Bank Century.

"Integritasnya diragukan, akan sulit membangun kepercayaan publik atau pasar," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (13/8).

Ditambah lagi, Jokowi tidak turut mencopot Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menteri-menteri sektor ekonomi yang juga turut andil dalam merosotnya perekonomian nasional, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Uchok melihat, dari sisi kepemimpinan, Jokowi bingung dalam menghadapi laju penguatan dolar.

"Kalau dalam sebuah kapal nahkoda saja bingung, sudah pasti anak buahnya atau dalam hal ini menterinya pasti juga ikut-ikutan linglung. Kapal pun menjadi oleng tidak karuan," jelasnya.

Menurut Uchok, reshuffle kabinet oleh Jokowi dengan tidak menyentuh sektor ekonomi secara keseluruhan akan menjadi sia-sia belaka.

"Pergantian ini akan tetap sami mawon alias resep apapun yang coba diberikan untuk menahan laju kenaikan dolar atas rupiah tetap saja rupiah akan terus terpuruk," bebernya.

Dengan kondisi seperti itu, dia tidak menampik jika pada perayaan ulang tahun ke-70 kemerdekaan Indonesia 17 Agustus nanti, rupiah bakal berada di posisi angka keramat Rp 17.845 per dolar.

"Bisa saja nanti itu menembus Rp 17.845 per dolar di hari kemerdekaan. Mereka masih mau koordinasi, itu kata Darmin," tegas Uchok yang juga direktur Center fot Budget Analysis (CBA).[dem]