. Berkas perkara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Musi Banyuasin (Muba), Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Kabupaten Muba, Fasyar telah dirampungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selanjutnya berkas perkara kasus dugaan suap terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 Bupati Muba, Pahri Azhari dan Pengesahan APBD 2015 Kabupaten Muba itu akan dilimpahkan ke penuntutan untuk segera disidangkan.
"Pada hari ini dilakukan pelimpahan berkas dan tersangka atas nama SF (Syamsudin Fei) dan F (Fasyar) ke penuntutan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (13/8).
Priharsa menambahkan, pihaknya memiliki waktu sekitar 14 hari untuk merampungkan berkas tersebut sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Adapun sidang untuk kedua anak buah Bupati Pahri Azhari rencananya akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang.
"Dalam waktu maksimal 14 hari ke depan akan dilimpahkan ke pengadilan. Rencananya akan disidangkan di Palembang," tukasnya.
Sebelumnya, kasus suap DPRD Muba terbongkar pada operasi tangkap tangan KPK pada Jumat 19 Juni 2015 lalu. Saat penangkapan empat tersangka, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,5 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun yang diduga uang suap.
KPK pun langsung menetapkan empat tersangka, diantaranya Anggota DPRD Muba dari Fraksi PDIP Bambang Karyanto, Anggota DPRD Muba dari Fraksi Gerinda Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba Fasyar.
[sam]
