. Presiden Executive Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi berharap Indonesian National Shipowner's Association (INSA) periode 2015-2019 dipimpin oleh mereka yang mengerti PKB/CBA dengan menjaga harmonisasi hubungan industrial.
"Ketum INSA harus menguasai benar ILO MLC 2006 dan semua regulasi terkait lainnya, sehingga memahami betul peran serikat pekerja dalam kerangka hubungan industrial," kata Hanafi Rustandi di Jakarta, Kamis (13/9).
Menurut dia, hal ini penting mengingat banyak perusahaan nasional maupun multinasional yang beroperasi di Indonesia, seperti Wintermar Offshore Group, sangat anti serikat pekerja dan tidak pernah mau melakukan konsultasi dengan serikat pekerja.
Hanafi juga mengingatkan hubungan industrial yang harmonis hanya dapat diwujudkan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA) antara perusahaan dan Serikat Pekerja. Apalagi dikaitkan keinginan pemerintah Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimana keselarasan dalam hubungan industrial turut menjadi penentu keberhasilan mewujudkan cita-cita tersebut.
Dia pun mengingatkan pemerintah segera meratifikasi ILO Maritime Labour Convention (MLC) 2006, terutama dalam rangka memberikan kepastian hukum hubungan industrial di sektor pelayaran.
"Harus ada kejelasan sikap pemerintah meratifikasi MLC dan tidak bisa begitu saja mengizinkan pekerja asing, dalam hal ini pelaut bekerja di kapal-kapal berbendera Indonesia karena secara langsung mengancam lapangan pekerjaan bagi para pelaut Indonesia," terangnya.
Menanggapi kesiapan Carmelita Hartoto maju lagi sebagai Ketua Umum Indonesian National Shipowner's Association (INSA) periode 2015-2019, Hanafi menilai Carmelita sangat pantas.
"INSA sebagai organisasi perusahaan pelayaran Indonesia merupakan mitra kerja KPI, selama kepemimpinan Carmelita Hartoto, telah menjalin kemitraan dan kerja sama yang erat. Terutama dalam rangka menjaga serta memelihara norma-norma hubungan industrial antara pelaut dan perusahaan," kata Anggota Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) itu.
Kemitraan dan kerjasama yang erat ini, kata Hanafi Rustandi yang juga Ketua ITF Asia/Pasifik, harus terus dilanjutkan. Terutama menghadapi pemberlakuan sepenuhnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir 2015 yang membuka peluang masuknya pekerja asing dalam berbagai lapangan pekerjaan di Indonesia dan regulasi maupun kebijakan nasional yang belum berpihak industri pelayaran nasional.
Hanafi pun mengapresiasi yang dilakukan INSA terkait masih terkendalanya perkembangan industri pelayaran Indonesia akibat regulasi nasional terutama menyangkut perpajakan, tarif angkutan (freight), BBM, penolakan revisi PPN Fiskal dan lain-lain yang bermanfaat untuk anggota INSA.
[rus]
