. Presiden Jokowi Dodo hari ini mengganti lima Menteri dan seorang pejabat setingkat menteri, Sekretaris Kabinet Kerja. Anehnya, dalam proses ini presiden tak lagi melibatkan KPK seperti di awal pembentukan kabinet kerja guna menelusuri rekam jejak para calon.
"Setahu saya tidak (minta penelusuran)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji saat dikontak Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/8).
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat meminta KPK menelusuri rekam jejak calon menteri Kabinet Kerja ketika itu. Bahkan, beberapa kandidat menteri diberi tanda merah dan kuning sebagai tanda bermasalah oleh lembaga antirasuah.
Pimpinan KPK saat itu secara langsung menyampaikan hasil penelusuran mereka kepada Jokowi sebagai bahan pertimbangan membentuk Kabinet. Baru kemudian, Jokowi menentukan orang-orang yang layak menjadi pembantunya di pemerintahan.
Menurut Indriyanto, proses penelusuran tersebut tak mutlak harus dilakukan oleh lembaganya. Dia menilai sah-sah saja bila Jokowi tak melibatkan lembaga antikorupsi dalam merombak kabinetnya.
"Bukan sesuatu yang imperatif," jelasnya.
Dia memastikan, masalah kabinet adalah hak penuh Jokowi sebagai presiden. Sehingga, KPK tak berwenang dalam turut campur tanpa adanya keinginan dari presiden.
"Karena semua ini adalah hak prerogatif penuh dari Presiden," tandasnya.
Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan sekaligus melantik lima Menteri dan Sekretaris Kabinet baru. Mereka yakni, Darmin Nasution menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Lalu, Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo. Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Selanjutnya, Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Lalu, politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto. Terakhir, Sofyan Djalil menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Andrinof Chaniago.
[sam]
