. Pasca reshuffle kabinet perlu untuk tetap mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja dengan waktu sisa masa jabatan agar fokus kerja pemerintahan tetap bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
"Bahwa sebagai hak prerogative Presiden, reshuffle kabinet tentu telah melalui pertimbangan yang matang dan jernih, agar program kerja Presiden dapat terlaksana dan pencapaian-pencapaian keberhasilannya terukur dengan baik," kata Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, Rabu (12/8).
Jelas Budiman, sebagai peristiwa politik rushuffle kabinet adalah satu kesatuan yang utuh dari politik kekuasaan, politik pembangunan, dan politik kenegaraan. Ketiganya saling mempengaruhi menjadi dasar-dasar pengambilan keputusan dan pertimbangan-pertimbangan bagi Presiden dalam menyusun tim kerjanya.
"Sehingga hasil hari ini adalah hasil dari pertimbangan terbaik yang dapat ditempuh oleh Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan," ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Budiman, perlu tetap untuk mengawal dan memastikan kerja-kerja kabinet merupakan kerja-kerja yang saling seirama dan senapas dengan Nawacita sebagaimana telah ditetapkan Presiden sebagai program pembangunan jangka menengah, dengan salah satu diantaranya memberikan masukan dan pertimbangan baik itu bersandar pada ilmu pengetahuan maupun yang disandarkan pada pengalaman-pengalaman.
Dari diskusi Budiman dengan Lula Da Silva (mantan Presiden Brazil), Budiman mengaku mendapatkan hal menarik, bahwa Lula memabagi pemerintahannya dengan tiga kaki.
Pertama: tim politik manajerial, mereka adalah menteri-menteri kabinet yang terdiri dari Ex-CEO perusahaan, pengurus partai, pengurus serikat buruh, pengurus serikat tani, dan sebagainya.
Kedua: tim litbang yang menyatu dengan IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) lembaga ini akan membantu pemerintah dalam riset ekonomi makro, sektoral dan tematik, hasil penelitian lembaga ini akan sangat membantu pemerintah untuk menghasilkan, menganalisis, menyebarluaskan dan menjabarkan kebijakan publik yang ditempuh pemerintah. Sederhananya hasil penelitian IPEA akan menuntun pemerintah dalam mengambil kebijakan, agar kebijakan pemerintah mengacu pada rekomendasi yang diberikan oleh IPEA.
Ketiga: tim gerakan, merupakan lembaga kuasi pemerintah yang paralel bekerja dengan kabinet, untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang ditempuh kabinet benar-benar pro rakyat. Pada kaki ketiga ini aktivis gerakan dan relawan yang umumnya tergabung dalam elemen-elemen civil society mendapatkan ruang dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Dengan menerapkan pemerintahan tiga kaki ini, lanjut Budiman, Lula dan Dilma penerusnya sekarang, dapat mengotrol kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh menteri tetap senapas dengan visi dan misi Presiden karena dapat diverifikasi secara keilmuan dan kerakyatan.
"Hemat saya, tidak ada salahnya Presiden Joko Widodo menjadikan contoh pemerintahan tiga kaki tersebut sebagai referensi dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan," demikian Budiman.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melantik menteri baru hasil reshuffle Kabinet Kerja di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (Rabu siang, 12/8). Mereka yang dilantik adalah, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sebelum mengangkat mereka, terlebih dahulu dibacakan keputusan Presiden memberhentikan dengan hormat, Tedjo Edhy Purdijatno dari Menko Polhukam, Sofyan Djalil dari Menko Perekonomian, Indroyono Soesilo dari Menko Kemaritiman, Andrinof Chaniago dari Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Gobel dari Menteri Perdagangan, dan Andi Widjajanto dari Sekretaris Kabinet.
[rus]
