Berita

darmin nasution/net

Politik

Tim Ekonomi Memburuk, Darmin Nasution Bukan Pejuang Ekonomi Kerakyatan

RABU, 12 AGUSTUS 2015 | 15:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Formasi kabinet ekonomi semakin memburuk. Pasalnya, formasi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dinilai hanya akan memuluskan kepentingan kreditor asing dan agenda-agenda neoliberal di Indonesia‎.

Begitu dikatakan analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Rabu, 12/8).

Dani menjabarkan bahwa seharusnya Trisakti dan Nawacita merupakan dasar untuk perubahan paradigma pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih berdaulat.


Caranya dengan mengoreksi berbagai kebijakan neoliberal dan ketertundukan bangsa ini pada kreditor internasional dan dominasi modal asing. Selain itu juga untuk memutus kepentingan kelompok pragmatis di dalam negeri yang berorientasi pada kepentingan bisnis pribadi dalam memfasilitasi modal asing.

"Singkatnya, Darmin Nasution sulit diharapkan untuk mengawal agenda Trisakti dalam kebijakan ekonomi. Sofyan Djalil jelas berorientasi pragmatis terhadap modal asing demi hanya memenuhi kepentingan kelompoknya. Sedangkan Thomas Lembong bukti ketertundukan pemerintah terhadap tekanan pasar keuangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Dani menyebut bahwa pengalaman dan latar belakang keilmuan yang dimiliki Darmin Nasution menunjukkan bahwa mantan Dirjen Pajak itu bukan sosok pejuang ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945.

"Trisakti dan Nawacita membutuhkan perubahan-perubahan mendasar seperti mandiri dari utang, kebijakan APBN yang berorientasi kerakyatan, dan mengoptimalkan peran koperasi dan BUMN dalam pembangunan. Ini adalah sebagian agenda perubahan yang penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia yang rapuh saat ini. Ini yang tidak ada pada sosok Darmin Nasution," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya