Kabar banyak Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) menolak menolak hasil Muktamar ke-33 NU di Jombang bukan isapan jempol. Kali ini giliran PWNU Bengkulu menegaskan sikap penolakan karena alasan banyak kejanggalan dan pelanggaran.
Kepastian mengenai sikap PWNU Bengkulu ini dikatakan Rais Syuriyyah PWNU Bengkulu, KH. Abdul Munir.
"Dari proses registrasi saja kita sudah didzolimi. Penolak ahlul halli wal aqdi (AHWA) didiskriminasi. Saya sendiri mengalami mulai daftar jam 09.30 tidak dilayani sampai pukul 18.30 WIB," katanya kepada wartawan, Selasa (11/8).
Ia juga mempertanyakan adanya proses sidang komisi organisasi khusus syuriyyah dan didominasi pengurus Ansor mulai dari verifikasi peserta sampai forumnya.
"Masing-masing pengurus wilayah Ansor kelihatan sekali mengawal syuriyyah PWNU. Dan itu di bawah kendali langsung Nusron," katanya.
Belum lagi, pada saat verifikasi keikutsertaan komisi tersebut banyak Rois Syuriyyah PCNU yang dihambat untuk ikut dengan berbagai alasan.
"Misalnya Rois Syuriyyah PCNU Lebong, itu kan tidak bisa hadir sehingga diwakilkan ke katib syuriyyah. Itu dipersulit. Hal sama dialami para rais daerah lain, yang menyebabkan kubu penolak ahwa kalah waktu voting yang dipaksakan," ungkapnya.
Kemudian pada saat sidang pleno pemilihan anggota ahwa, lanjut KH. Munir, yang ada sebatas pengumuman 9 anggota ahwa yang diklaim hasil usulan PWNU dan PCNU, bukan pemilihan oleh peserta muktamar.
Dan saat berada dalam forum tersebut dirinya mendapat perlakuan tidak menyenangkan yakni diapit kiri-kanan oleh 2 orang yang mengawasi dan menempelnya secara ketat. Itu membuat dirinya tidak bisa menyampaikan protes.
KH. Munir menduga Gus Mus tidak bersedia menjadi Rais Am karena merasakan berbagai kejanggalan dan rekayasa muktamar.
"Saya heran kalau ada pihak yang komentar muktamar berjalan dengan baik, sedangkan kenyataannya penuh dengan masalah yang saya alami dan saksikan dengan kasat mata," paparnya.
Karenanya, PWNU Bengkulu akan turut melakukan upaya hukum untuk membuktikan rekayasa Muktamar. Dijelaskannya, PCNU se-Bengkulu juga memiliki sikap yang sama.
[dem]
