Berita

Hinca Panjaitan/net

Wawancara

WAWANCARA

Hinca Panjaitan: Nggak Ada Saling Kunci, Memang Sulit Cari Figur Lawan Incumbent

SELASA, 11 AGUSTUS 2015 | 09:32 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Selain itu, ada aturan yang mengharuskan mendatkan kursi 20 persen di DPRD untuk bisa mengajukan calon. Padahal, jarang parpol mendapat su­ara seperti itu, sehingga harus koalisi.

Tapi ada juga faktor 'saling kunci' antar sesama parpol. Kabarnya di Surabaya, awalnya Partai Demokrat mau menga­jukan calon, tapi batal karena di Pacitan PDIP juga tak mau ajukan calon.

Apa benar ada upaya salingkunci, sehingga muncul calon tunggal? Simak wawancara Rakyat Merdeka dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan berikut ini;


Apa benar ada saling kunci seperti itu?
Nggak benar. Yang ada komu­nikasi intensif sesama parpol, dan itu normal. Fenomena calon tunggal ini tak terhindarkan akibat konfigurasi posisi parpol yang tidak selalu bisa men­calonkan calonnya sendiri.

Kenapa?
Karena harus berkoalisi agar terpenuhi syarat 20 persen.

Alasan lainnya?
Sulit melawan incumbent yang sudah bekerja lima tahun, apalagi kalau dicintai rakyat­nya, maka potensi menangnya besar.

Kenapa nggak dilawan saja incumbent itu?
Mencari figur untuk menand­ingi incumbent bukan hal mudah bagi koalisi parpol pengusung. Waktu yang disediakan sangat singkat menambah kecend­erungan tak dapat calon yang diusung. Lagipula tidak ada ancaman hukuman bila tak ada calon.

Apakah ada upaya dari Partai Demokrat agar tidak ada lagi calon tunggal di per­panjangan pendaftaran?
Pada hakekatnya Partai Demokrat tak ingin ada calon tunggal. Selain tidak baik untuk demokrasi kita yang untuk pertamakali ser­entak dilaksanakan, juga menjadi kegagalan semua anak bangsa. Dua dari tujuh daerah yang calon­nya tunggal merupakan jagonya Partai Demokrat.

Mungkinkah fenomena ini adalah by design?

Pandangan saya tidak. Alasan tadi jawabannya.

Apa ada kepentingan ter­tentu di balik itu?
Untuk menunda Pilkada mak­sudnya. Bagi Partai Demokrat, itu tidak. Kami mau Pilkada serentak putaran pertama ini harus sukses.

Untuk jangka panjang, ba­gaimana mengantisipasi per­soalan ini?
Ubah UU Pilkada. Persyaratan diturunkan atau malah tanpa persentase hasil perolehan kursi. Tapi cukup dibuatkan aturan minimal punya dua kursi bisa mengusung calon.

Bila tetap tidak muncul min­imal dua calon bagaimana?
Bila tetap gagal muncul dua pasangan calon, sementara waktu pendaftaran sudah cukup patut, maka dengan alasan menjun­jung asas fairness calon tunggal ditetapkan sebagai pemenang tanpa bertanding. Sebab fak­tanya dia bagus dan kuat. Orang itu dibutuhkan rakyatnya.

Opsi perpanjangan waktu yang diambil KPU ini sudah tepat?
Sudah tepat, tapi harus tetap diantisipasi kemungkinan calon tunggal sekalipun sudah diper­panjang waktu pendaftaran dengan terobosan hukum.

Apa opsinya?

Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu opsi dengan subtansi yang saya sebutkan tadi.

Presiden sudah menolak menerbitkan Perppu, ini ba­gaimana?
Perppu adalah salah satu opsi saja. Bisa saja Presiden punya gagasan lain yang tetap kita hormati.  ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya