Presiden Joko Widodo sudah memberi waktu berbulan-bulan kepada para menteri untuk membereskan carut marut bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok. Namun, anehnya tidak ditindaklanjuti.
"Kemana aja tuh menteri-menteri ekonominya, kok presidennya dibiarkan bekerja sendiri di kabinet," kata pengamat ekonomi Timbul Tampubolon kepada wartawan di Jakarta, Rabu( 5/8).
Karena itu tak heran Presiden sampai marah. Bahkan meminta aparat Kepolisian mengecek secara detail apa yang terjadi.
"Saya mendukung upaya Presiden membenahi dan membongkar kasus masa tunggu bongkar muat barang di pelabuhan. Sampai saat penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut dugaan permainan suap menyuap atau praktik korupsinya," ungkap Ketua Komunitas Kasih Matraman Raya ini
Timbul menyarankan sistem perizinan keluar masuk barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dipangkas sehingga tidak sampai melibatkan 11 kementerian.
Namun dia tidak sepakat dengan solusi satu atap. Menurutnya, lebih baik ditugaskan satu kementerian yang bertanggung jawab.
"Tidak perlu rame-rame, cukup satu kementerian saja. Kalau Kementerian Perdagangan atau kementerian apa, ya tetap kan saja tugas dan tanggung jawabnyamereka. Karena yang paling penting out putnya, pemasukan kas negara," ungkapnya.
Karena sistem pelayanan satu atap bongkar muat seperti di pelabuhan Tanjung Priok justru melahirkan mafia di pelabuhan, terjadi kolaborasi dan masing-masing kementerian membawa visi masing-masing.
"Ini semakin menyusahkan, tenggang rasanya banyak kalau pelayanan satu atap, pada hal golnya penerimaan negara,â€ucap Timbul. Dia mengakui biaya bongkar muat di pelabuhan memang mahal dan semakin lama biayanya pun ikut semakin mahal.
[zul]
