Berita

Jokowi Harus Segera Ajak Rizal Ramli Atasi Ekonomi yang Kian Terpuruk

RABU, 05 AGUSTUS 2015 | 07:51 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Nilai tukar rupiah atas dolar AS yang melemah berdampak pada kemampuan perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Dengan demikian, biaya untuk mengimpor bahan baku akan semakin mahal, dan akibatnya harga produk yang dihasilkan juga akan menjadi mahal.

"Bila harga mahal di pasaran, maka peluang untuk dibeli konsumen akan berkurang. Ini artinya pelemahan rupiah akan berdampak buruk bagi eksistensi perusahaan dan pekerjanya terutama bagi perusahaan orientasi import dengan pasar lokal," kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 5/8).

Pelemahan rupiah, sambung Timboel, juga akan berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya yang berbasis dolar atau mata uang lainnya. Dalam kondisi tersebut, tentunya untuk mempertahaankan eksistensi perusahaan, maka pihak perusahaan akan berpotensi melakukan efisiensi, dan seperti biasanya yang akan pertama diefisiensi adalah pekerja.


"Oleh karena itu, pemerintah seharusnya proaktif merespon kondisi ini, khususnya untuk menahan laju PHK yang terjadi. Namun, yang saya lihat tim ekonomi saat ini belum menunjukkan langkah konkret," sesal Timboel.

Untuk itu, Timboel menyarankan, Presiden Jokowi harus segera merombak tim ekonomi, dan merekomendasikan figur-figur yang memiliki banyak terobosan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang semakin karut marut. Sosok yang tepat untuk menjadi panglima di bidang ekonomi atau Menko Perekonomian adalah Rizal Ramli.

"Rizal Ramli punya pengalaman menjadi Menko Perekonomian, dan dia memiliki pengetahuan tentang fiskal dan moneter," demikian Timboel. [ysa]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya