Berita

ilustrasi/net

MUKTAMAR NU KE-33

Andi Jamaro Diminta Tak Bikin Gaduh Muktamar NU di Jombang

RABU, 05 AGUSTUS 2015 | 07:03 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tudingan Tim Sukses KH Solahuddin Wahid, Andi Jamaro Dulung, soal dugaan politik uang untuk memilih Rais Am adalah cara tak beradab dan menghina Kyai.

"Janganlah merusak muktamar ini dengn nafsu menghalalkan segala cara hanya karena ingin menang. Ini organisasi para kiai, para kiai tahu apa yang terbaik untuk organisasinya, jangan karena para kiai ingin metode Ahwa lalu dituding  politik uang," kata Sekretaris PWNU NTB, KH Lalu Winengan, dalam keterangan Selasa malam (4/8).

Lalu mengingatkan Andi Jamaro untuk bisa menjaga marwah dan muruah organisasi NU, serta menjunjung tinggi ahlaqul karimah. Bila pun ada masalah, lebih baij dibicarakan di dalam, dan tak mengumbar ke media, yang akhirnya orang lain tahu dan menertawakan NU.


"Itu prilaku yang merusak NU kalau ada yang mentalnya begitu. Kalau cinta NU, kalau ada masalah di NU justru di tutupi bukan diumbar ke mana-mana," terang dia.

Terkait tudingan Andi Jamaro yang mengatakan bahwa persoalan yang ada di muktamar Jombang yang ke 33 ini karena di belakang Panitia ada parpol tertentu juga ditolak oleh peserta utusan NTB ini. Menurutnya, Andi Jamaro sebagai politisi PPP tidak layak menuding dan menyalahkan parpol lain kalau tidak mampu menggalang dukungan kepada calon yang diusungnya.

"Janganlah menuding-nuding orang lain di belakang kisruh muktamar. Kalau yang bersangkutan tidak memperkeruh situasi dengan bicara ke media, juga tidak akan ada masalah," ungkapnya.

Lalu menambahkan, Andi adalah salah satu mantan Ketua PBNU pada zaman Kh. Hasyim Muzadi di periode kedua. Andi Jamaro juga adalah politisi PPP yang berpihak pada Djan Faridz, serta sempat mau menjadi calon ketua umum PBNU namun tak mendapakan dukungan. [ysa]


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya