RUMOR yang semakin kuat bahwa akan terjadi reshuffle kabinet juga diikuti oleh rumor bahwa Jusuf Kalla mendorong Darmin Nasution mantan Dirjen di Depkeu dan mantan Gubernur Bank Indonesia untuk menjadi Menko Perekonomian yang baru menggantikan Sofyan Djalil.
Yang perlu diketahui, Darmin Nasution tidak pernah mempunyai prestasi yang menonjol, bahkan pernah terlibat dalam beberapa kasus antara lain kasus pajak Halliburton, kasus bailout Bank Century dan pemaksaan redenominasi rupiah yang sangat menguntungkan pihak tertentu.
Dalam kasus pajak PT Halliburton Indonesia cabang dari perusahaan minyak tingkat dunia yang berpusat di Amerika Serikat dan dimiliki oleh Dick Cheney mantan Wapres AS, Halliburton mempunyai utang pajak yang harus dibayar ke negara.
Namun Halliburton berkeberatan dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sampai 4 kali tapi ditolak terus sebelum Darmin Nasution menjadi Dirjen Pajak, karena tidak ada novum (bukti baru).
Segera setelah Darmin Nasution menjabat sebagai Dirjen Pajak , Halliburton mengajukan PK kembali, PK yang ke-5, hanya dalam waktu 15 hari PK itu dikabulkan, padahal tidak ada novum, kewajiban pajaknya dikurangi dari Rp 86 miliar menjadi hanya Rp 63 miliar sehingga negara dirugikan Rp 23 miliar.
Pada waktu terjadi
bailout Bank Century Darmin Nasution adalah anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS), pengelola Bank Century yang kemudian namanya dirubah menjadi Bank Mutiara. Jadi Darmin benar-benar mengetahui dan menjadi salah satu pelaku dalam pengucuran dana
bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
Bank Century yang bangkrut karena dirampok oleh pemiliknya sendiri, Robert Tantular dkk, diberi dana bailout Rp 6,7 triliun secara bertahap selama 8 bulan sampai dengan Juli 2009.
Patut dicatat, tahun 2009 terjadi Pemilu legislatif dan Pilpres, ada partai yang perolehannya melonjak tajam luar biasa sehingga mencurigakan. Patut diingat bahwa kita pernah punya sejarah pembobolan Bank Bali menjelang Pemilu 1999 yang dananya mengalir ke salah satu partai politik besar peserta pemilu waktu itu, dan dikenal sebagai skandal Bank Bali.
Pada tanggal 29 Juli 2010 dalam sidang paripurna DPR yang ricuh dan diwarnai dengan walk out PDIP dan Hanura akhirnya Darmin Nasution terpilih sebagai Gubernur BI. Namun kemudian juga terdapat hal yang aneh.
Bahkan sebelum dilantik resmi sebagai Gubernur BI, baru 5 hari setelah disetujui DPR, Darmin Nasution mengumumkan langkah kontroversialnya pada tanggal 3 Agustus 2010, yaitu akan meredenominasikan rupiah atau merubah nilai Rp 1000 menjadi Rp 1.
Redenominasi rupiah yang tidak memberikan nilai tambah apapun kepada ekonomi RI, bahkan bisa menimbulkan inflasi,malah menjadi program utama Darmin Nasution. Satu-satunnya yang diuntungkan oleh program redenominasi adalah percetakan uang, importir kertas khusus, yang melibatkan perusahaan swasta besar.
Sangat wajar bila masyarakat ada yang berpikir, jangan-jangan perusahaan swasta besar yang diuntungkan oleh program redenominasi itu adalah sponsor Darmin Nasution dalam melakukan lobby di DPR agar dia terpilih sebagai Gubernur BI. Untunglah akibat gencarnya kritik masyarakat kepada program redenominasi, maka program itu sampai sekarang tidak pernah terwujud karena memang tidak penting.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan karunia sumber daya alamnya yang luar biasa. Tetapi bila elit penguasanya terus menerus menggerogoti potensi kekayaannya, maka Indonesia tidak akan bisa maju pesat bahkan akan selalu kalah dan menjadi bulan-bulanan bangsa-bangsa kecil seperti Singapura dan Malaysia.
[***]Penulis adalah aktivis prodemokrasi.
