. Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) belum memberikan lampu hijau untuk tersangka M. Yagari Bhastara alias Gerry untuk menjadi justice collabolator (JC) dalam kasus dugaan suap tiga hakim PTUN Medan dan seorang panitera.
"Ia benar Gerry mengajukan JC, tapi belum diputuskan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (28/7).
Priharsa mengatakan, pihaknya tidak sembarangan untuk memberikan predikat JC kepada seorang tersangka. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seorang pemohon. Misalnya, dia kooperatif dalam membongkar kasus dugaan korupsi.
"Kalau mau jadi JC harus berkontribusi," tegasnya.
"Yang bisa diberikan ke JC itu bukan imunitas, tetapi pengurangan tuntutan," sambung Priharsa.
Gerry ditetapkan sebagai tersangka setelah diringkus saat KPK menggelar operasi tangkap tangan di kantor PTUN Medan, 9 Juli 2015 lalu. Saat itu diduga kuat dirinya tengah bertransaksi suap dengan Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro.
Dugaan suap itu menguat karena tim satgas KPK juga mensita uang sebesar 5 ribu Dollar Amerika Serikat dan 5 ribu Dollar Singapura, yang berada didekat Geri dan Tripeni saat tangkap tangan. Pasca ditangkap, Geri aktif membongkar pemufakatan jahat yang diduga melibatkan sejumlah pihak. Termasuk keteribatan OC Kaligis. Geri pun menyatakan siap dan mau menjadi JC.
Atas perbuatannya, Gerry dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah kedalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[sam]
