Berita

ilustrasi/net

Asing Boleh Punya Properti Lebih dari Rp 5 M, Pemerintah Pro China

KAMIS, 23 JULI 2015 | 21:39 WIB | LAPORAN:

. Pelonggaran aturan kepemilikan asing properti di Indonesia masuk tahap finalisasi. Akhir tahun ini diperkirakan revisi aturan tersebut sudah dikeluarkan oleh pemerintah.  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, bahkan memberikan bocoran beberapa poin revisi aturan itu. Salah satunya, properti yang dimiliki warga asing tidak harus minimal bernilai Rp 5 miliar.  

"Usulan ini agar orang asing dapat membeli properti di Indonesia tanpa syarat harus dilawan, kita bisa bilang kalau pengusul penjualan tanah tanpa syarat ke asing adalah pengkhianat bangsa," terang Direktur Gaspol Indonesia, Virgandhi Prayudantoro dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi, Kamis (23/7).

Dia tekankan, dengan adanya kebijakan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak rakyat akan tanah akan dirampas.


"Ini sangat merugikan rakyat indonesia untuk kedepannya kebijakan pemerintah ini seperti cara penjajahan baru. Yang memiliki kemampuan untuk membeli properti sekarang hanya kelas menengah dan atas China. Rakyat China akan masuk dan rakyat pribumi akan diusir dari tanahnya sendiri,” tekan dia.

Karenanya, dia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut.

"Karena sangat tidak pro terhadap rakyat tapi malah merugikannya, Waktunya sekarang bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia bukan malah kepentingan asing " demikian Ghandi. [sam]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya