DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kapitulasi" berarti menyerah kalah (dalam perang) atau takluk pada suatu peperangan. Perang di sini ternyata tidak hanya berarti perang secara fisik yang melibatkan senjata, tetapi juga perang dalam meja diplomasi dan forum lobi. Karena kemudian istilah "kapitulasi" juga belakangan banyak digunakan untuk menggambarkan situasi di Yunani dalam hubungannya dengan Uni Eropa.
Seperti diketahui, meskipun mayoritas rakyat Yunani melalui referendum telah mengatakan "tidak" untuk skema dana talangan beserta neoliberalisasi ekonomi dari grup Troika (yang beranggotakan Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF), ternyata Perdana Menteri Alexis Tsipras dan parlemen Yunani bertindak sebaliknya dengan menerima dana talangan dan memperjuangkan neoliberalisme dilanjutkan di Yunani. Untuk memuluskan rencana kapitulasi ini Tsipras telah melakukan reshuffle kabinet, para menteri yang menolak pandangan neoliberal semuanya diganti, termasuk Yanis Varoufakis (eks Menteri Keuangan Yunani) yang telah mundur sebelum reshuffle.
Para pengamat kritis dan gerakan rakyat setempat (yang sedang sengit melawan di jalanan) memandang Tsipras dan parlemen telah mengkhianati amanat referendum rakyat dengan memilih untuk berkapitulasi pada Troika. Dalam suatu wawancara, profesor ekonomi dari Universitas Aristoteles, Sypros Marketos, menyatakan bahwa pola kapitulasi semacam ini bukan pertama kalinya di Yunani.
Dahulu Papandreou (Perdana Menteri Yunani 2009-2011, yang juga merupakan presiden Sosialist International) terpilih saat pemilu karena berjanji lebih mengalokasikan anggaran untuk publik, kenyataannya dirinya lah yang menetapkan memorandum pertama dengan Troika. Samaras (Perdana Menteri Yunani 2012-2015) juga terpilih karena citra anti-memorandum nya, namun setelah terpilih dirinya juga lah yang menetapkan memorandum kedua dengan Troika. Dan sekarang Tsipras terpilih karena berjanji akan menyobek-nyobek memorandum kedua, setelah lima bulan di pemerintahan dirinya pula yang membawa memorandum ketiga dengan Troika.
Hal yang agak mirip sebenarnya juga terjadi di Indonesia setelah Reformasi. Presiden Gus Dur (1999-2001) yang pemberani, dengan tim ekonomi yang berpandangan progresif telah dilengserkan oleh parlemen karena menolak berkapitulasi pada rezim neoliberal dunia (yang diwakili oleh Berkeley Mafia). Penggantinya, Presiden Megawati (2001-2004), berbeda 180 derajat dari ayahnya (Bung Karno, Tokoh Pembebasan Indonesia dan Dunia), memilih untuk berkapitulasi pada neoliberalisme dengan memasukkan keturunan Berkeley Mafia ke dalam kabinet. Penerusnya, Yudhoyono (2004-2014), meskipun menang pilpres karena jargon kerakyatannya, ternyata juga tak sanggup menghadapi gencarnya lobi kelompok neoliberal sehingga akhirnya berkapitulasi dengan memasukkan kembali Berkeley Mafia ke dalam kabinet.
Jadi sudah dua orang Presiden Indonesia pasca Reformasi yang berkapitulasi kepada neoliberalisme, apakah Presiden Jokowi akan mengikuti tren ini? Sehingga kemudian pengalaman Yunani berulang di Indonesia, di mana pemimpin negaranya sebanyak tiga kali pergantian berturut-turut mengkhianati rakyat dengan memilih jalur neoliberal? Padahal seperti diketahui, bahwa Presiden Jokowi terpilih dengan dukungan kalangan rakyat yang hendak rasakan pemerintahan alternatif di luar rezim neoliberal Yudhoyono. Selain itu Presiden Jokowi tiga bulan yang lalu dalam pidatonya di 60 Tahun Konferensi Asia Afrika telah jelas mengkritik cara pandang ekonomi neoliberal milik lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan sebangsanya (WB dan ADB) yang telah menciptakan ketidak adilan global. Sepertinya sih tidak mungkin Presiden Jokowi akan ikuti tren ini.
Namun, beberapa hari ini telah terjadi peristiwa-peristiwa domestik yang diduga kuat merupakan bagian upaya intelejen internasional menekan Presiden Jokowi. Lobi-lobi dari para juru kampanye neoliberal juga pasti terus menyerang Jokowi siang malam. Sehingga, kabarnya saat ini sudah hampir pasti masuk ke kabinet Jokowi nama-nama keturunan Berkeley Mafia, seorang mantan menteri keuangan yang juga komisaris di perusahaan otomotif asing dan juga seorang birokrat senior yang pernah menjabat gubernur bank sentral. Jika benar kabar ini, artinya Jokowi pun telah berkapitulasi pada kehendak rezim neoliberal dan pengalaman Indonesia benar-benar mirip Yunani.***
Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)
